Pemerintahan

Masih Aktif Sekdes Diganti, Begini Kata Bagian Pemerintahan dan Kades Bendilwungu

Pengumuman dibukanya lowongan perangkat desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang menjadi polemik lantaran masuknya unsur sekretaris desa masih bergulir. Menurut Yudi Erwanto Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa bagian pemerintahan setda Kabupaten Tulungagung, jika sekretaris desa sebelumnya masih aktif dan belum menerima surat keputusan pemberhentian atau mutasi, maka pengisian perangkat desa belum bisa dilaksanakan.

“Ya belum boleh, coba kita cek desa mana itu. Kalau perlu koordinasi dengan camat nya,” kata Yudi saat dikonfirmasi.

Lanjutnya, pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan informasi yang disampaikan. Namun, sebelumnya akan melakukan pengecekan tentang permasalahan yang terjadi di Desa Bendilwungu. “Coba kita lihat dulu permasalahannya, senin (27/01) akan kita tindak lanjuti,” tegas Yudi.

Senada dengan Yudi, Kepala bagian pemerintahan Kabupaten Tulungagung Sudarmaji menjelaskan jika pendaftaran tidak boleh di buka sebelum ada formasi perangkat yang kosong. “Panitia buka pendaftaran setelah ada rekomendasi dari camat apa saja (jabatan perangkat desa) yang kosong,” kata Sudarmaji.

Untuk mamastikan apakah Sekdes akan di isi dengan mekanisme pembentukan, penjaringan dan penyaringan perangkat desa, menurut Sudarmaji hal itu harus dilihat rekomendasi dari camat Sumbergempol dulu. “Coba ditanyakan ke camat dulu, apa ada rekomendasi (pembentukan) Sekdesnya,” ujarnya.

Jika memang belum ada surat keputusan pemberhentian atau mutasi jabatan pada jabatan Sekdes yang masih aktif, Sudarmaji menegaskan bahwa jabatan Sekretaris desa masih harus dipegang oleh pejabat yang sebelumnya. “Sekdes selama belum ada SK (Surat Keputusan) masih melanjutkan sebagi Sekdes,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala desa Bendilwungu Muhammad Sholeh justru dibentuknya sekretaris desa karena permintaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. “BPD (mem) buat surat minta persetujuan kepada kepala Desa dan di teruskan ke kecamatan,” Kata Soleh melalui pesan WhatsApp.

Lalu apa dasar pembentukan perangkat desa unsur Sekdes, sementara pejabat Sekretaris desa masih di isi dan belum diberhentikan atau di mutasi ke jabatan lain dari Badan Kepegawaian Daerah. Apakah ada peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang menyebutkan dasar pembentukan perangkat desa dari unsur sekdes itu, Soleh mengatakan akan menanyakan ke BPD. “Aku sebatas menyetujui usulan BPD cobak tak tanyakan dulu,” tambahnya.

Masalah itu awalnya diungkap oleh Suharti, sekretaris desa yang masih aktif dan tiba-tiba mendapat kabar kurang menyenangkan karena ada pendaftaran sekretaris desa ditempatnya bekerja yaitu desa Bendilwungu.

Sekdes dengan status Aparatur sipil negara atau  ASN itu mengaku kaget saat dirinya ke kantor desa tiba-tiba mendengar ada pendaftaran empat lowongan perangkat desa termasuk unsur sekretaris desa yang akan dibuka pada tanggal 27 Januari hingga 11 Februari 2020 mendatang. “Katanya sebelum Pilkades lalu, saya diminta pindah oleh BPD. Bahkan BPD infonya datang ke Bupati Minta saya dipindah, tapi hingga saat ini saya tidak dipindah,” kata Suharti, Sabtu (25/01) siang.

Suharti kemudian mengisahkan, beberapa bulan lalu atau tepatnya pada tahun 2019, dirinya diminta oleh kepala desa Bendilwungu yaitu Sholeh agar maju dalam pilkades di desa Podorejo tempat domisilinya, namun setelah dirinya maju dalam pilkades Suharti di biarkan begitu saja sehingga kalah. “Intinya saya belum dipindah atau diberhentikan, tapi kok sudah ada pengumuman pendaftaran sekretaris desa,” kata Suharti.

Karena tidak memahami maksud dan tujuan adanya pendaftaran, Suharti kemudian meminta kejelasan ke Soleh selaku kepala desa Bendilwungu. “Saya dijawab, katanya sebelum SK pemberhentian saya disuruh bekerja saja sambil menunggu SK, saya kan malu, muka saya seperti disiram kotoran,” ujar Suharti.

Dirinya tidak memahami kenapa BPD sampai meminta dirinya dipindah, padahal sesuai masa kerja sebagai PNS masih ada tiga tahun memasuki masa pensiun. Bahkan BPD tidak menjelaskan apa kesalahannya selama ditugaskan menjadi sekretaris desa Bendilwungu.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bendilwungu Khoirul Anwar mengatakan belum bisa memberikan jawaban terkait masalah pembentukan, penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah diumumkan oleh panitia. Dirinya akan merapatkan hal tersebut dengan para anggota BPD yang lain sebelum memberikan pernyataan ke awak media. “Nanti bisa ketemu bincang-bincang (terkait hal itu) supaya bisa lebih jelas kebenarannya. Kalau sepihak saya rasa tidak pas,” kata Khoirul. (ana/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: