Politik

BKD Tulungagung Jelaskan SK Mutasi ASN Perangkat

Pendaftaran perangkat desa yang mencantumkan unsur sekretaris Desa Bendilwungu dikritisi para sekretaris desa yang tergabung dalam Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Tulungagung.

Pasalnya, saat diumumkan pembukaan lowongan, Suharti yang merupakan ASN pejabat Sekdes masih aktif dan belum memperoleh surat keputusan pemberhentian atau mutasi.

“Sikap forum jelas menyayangkan panitia, mengapa sebelum mengumumkan tidak meminta klarifikasi baik pada sekretaris desa atau ke BKD terlebih dahulu,” kata Agus Winarto, Ketua Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Tulungagung, Minggu (26/01) saat dikonfirmasi melalui jaringan seluler.

Meski menyayangkan, Agus mengaku telah melakukan komunikasi dengan Ketua BKD yang kebetulan telah datang kerumahnya terkait masalah yang terjadi.

“Ketua BKD nya sudah datang kesini, dia menceritakan jika pihaknya sudah mengingatkan ke panitia. Namun, panitia tetap mencantumkan pendaftaran Sekdes karena mendapat informasi jika SK mutasi sudah ada namun belum sampai ke panitia,” papar Agus.

Hanya dengan informasi itu, panitia sudah berani mengambil keputusan untuk membuka pendaftaran perangkat unsur Sekdes. Harusnya, menurut Sekretaris Desa Gilang yang baru purnatugas itu, pihak panitia memastikan hingga SK yang dimaksud benar-benar telah diterima.

“Seharusnya sebelum diumumkan, dipastikan dulu agar tidak terjadi hal demikian,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bendilwungu yang dengan tegas meminta pendaftaran perangkat unsur sekretaris desa dibatalkan jika saat dibukanya pendaftaran Senin (27/01) besok SK mutasi atau pemberhentian Sekdes belum juga diterima.

Sementara itu, saat dihubungi Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung Arief Budiono menjelaskan jika persoalan mutasi ASN yang ditempatkan sebagai perangkat desa bukan hanya di Desa Bendilwungu.

“Itu tidak hanya di Bendilwungu, desa lain masih ada yang meminta agar ASN yang bekerja sebagai perangkat untuk dimutasi atau diganti karena ada ketidak harmonisan atau maslah lain,” terang Arief.

Pemberian SK mutasi menurut Arief merupakan kewenangan bupati dan biasanya untuk satu Surat Keputusan (SK) berisi beberapa nama pejabat yang dimutasi.

“Memang kewengannya sebagai ASN itu pada BKD, namun SK mutasi perangkat seperti itu ditandatangani bupati dan isi SK nya juga biasanya untuk beberapa nama pejabat dan posisi jabatannya,” tambahnya.

Untuk masalah Bendilwungu, Arif memastikan jika surat permintaan mutasi sudah diterima beberapa waktu sebelumnya. Namun, Arief belum bisa memastikan apakah Senin besok SK mutasi tersebut sudah dapat diterbitkan atau belum.

“Saya akan cek dulu, sudah ada SK nya atau belum,” tandasnya.

Arief memastikan jika dalam menerbitkan SK mutasi tidak ada tekanan atau permintaan khusus, sebagai ASN kapanpun dan ditempatkan dimanapun jika SK mutasi sudah diberikan maka harus siap dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(ab/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close