Peristiwa

Polemik Sekretaris Desa Bendilwungu Tulungagung jadi Sorotan Komisi A

Pengumuman Pendaftaran perangkat desa yang menyertakan unsur sekretaris Desa Bendilwungu dan menuai kontroversi juga direspons komisi A DPRD Tulungagung.

Ketua komisi A, Gunawan yang juga politisi Gerindra mengatakan jika tidak ada masalah sekretaris desa aktif yang berstatus ASN dikembalikan ke pemerintah daerah atau BKD.

Pasalnya, saat menjadi perangkat desa seorang ASN yang ditugaskan menjadi sekretaris desa di bawah kendali kepala desa.

“Sebenarnya diusulkan untuk diganti atau di kembalikan ke pemerintah daerah itu bisa terjadi, namun sesuai prosedur yang benar,” kata Gunawan.

Prosedur yang dimaksud menurutnya menunggu surat keputusan mutasi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dipindahtugaskan ke intansi lain.

“Bisa dipindah di Kecamatan atau intansi lain jika kepala desa mengembalikan sekretaris unsur ASN ini, itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Terkait kasus yang di Bendilwungu, ketika panitia sudah mengumumkan pendaftaran sekretaris desa di saat belum ada SK pemberhentian atau mutasi, Gunawan manganggap hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Jika seperti yang ada di berita itu (Bendilwungu), seharusnya penitia menanyakan dulu ke Kabag Pemerintahan atau BKD tentang status Sekdes itu. Seharusnya nunggu SK nya agar tidak terjadi permasalahan,” terangnya.

Untuk memastikan hal itu, sebagai legislator yang membawahi masalah pemerintahan, Komisi A Akan meminta kejelasan pada Bagian Pemerintahan dan juga BKD untuk mendapatkan kebenarannya.

“Coba besuk akan saya tanyakan ke bagian pemerintahan, sebenarnya bagaimana masalah itu terjadi,” paparnya.

Sebelumnya, ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung Arief Budiono menjelaskan jika persoalan mutasi ASN yang ditempatkan sebagai perangkat desa bukan hanya di desa Bendilwungu.

“Itu tidak hanya di Bendilwungu, desa lain masih ada yang meminta agar ASN yang bekerja sebagai perangkat untuk di mutasi atau diganti karena ada ketidakharmonisan atau masalah lain,” terang Arief.

Pemberian SK mutasi menurut Arief merupakan kewenangan bupati dan biasanya untuk satu Surat Keputusan (SK) berisi beberapa nama pejabat yang di mutasi.

“Memang kewenangannya sebagai ASN itu pada BKD, namun SK mutasi perangkat seperti itu ditanda tangani bupati dan isi SK nya juga biasanya untuk beberapa nama pejabat dan posisi jabatannya,” tambahnya.

Untuk masalah Bendilwungu, Arif memastikan jika surat permintaan mutasi sudah diterima beberapa waktu sebelumnya.

Namun, Arief belum bisa memastikan apakah Senin besuk SK mutasi tersebut sudah dapat diterbitkan atau belum.

“Saya akan cek dulu, sudah ada SK nya atau belum,” tandasnya.

Arief memastikan jika dalam menerbitkan SK mutasi tidak ada tekanan atau permintaan khusus, sebagai ASN kapanpun dan ditempatkan dimanapun jika SK mutasi sudah diberikan maka harus siap dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (ab/ery)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: