Pemerintahan

Kadishub Sebut Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang Rancu

Pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kota Malang diakui masih rancu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Handi Priyanto.

Handi menyebut  ada beberapa lahan retribusi yang kini masih dikelola pajak. Begitu juga sebaliknya, beberapa lahan pajak masih dikelola Dishub.

Handi menjelaskan, retribusi parkir sepenuhnya dikelola dan menjadi tanggung jawab Dishub. Sementara pajak parkir menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Namun selama ini, pembagian titik lokasi penerapan sistem pajak dan retribusi parkir masih belum sepenuhnya sesuai.

“Karena ada wilayah yang semestinya masuk wilayah pajak, tapi malah masuk retribusi. Sebaliknya, yang semestinya jadi retribusi dan dikelola Dishub malah dikelola Bapenda,” kata Handi.

Dia pun mencontohkan beberapa penerapan tarif parkir yang berada di kawasan ruko dan pertokoan. Sebagian ruko dan pertokoan selama ini masih dikelola Dishub, yaitu dengan menarik retribusi. Padahal, area ruko dan pertokoan pada dasarnya masuk dalam lahan pajak.

“Jadi, parkir di ruko semestinya masuk pajak. Itu bukan retribusi. Itu yang terus kami komunikasikan dengan Bapenda,” tambah Handi.

Saat ini, pemutahiran data berkaitan dengan titik parkir itu masih disinkronkan bersama dengan Bapenda. Ketika sudah memiliki pemetaan yang tepat, dia optimistis pendapatan Kota Malang dari sektor pajak dan retribusi parkir akan semakin besar.

“Kami sudah koordinasi dan tidak ada masalah jika kami serahkan lahan parkir ke pajak. Toh nanti masuknya juga ke kas daerah,” tanbah Handi.

Sementara, sembari menunggu pemutakhiran data, upaya pengawasan dalam meningkatkan retribusi parkir telah dilakukan. Salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi parkir berbasis android. Dengan sistem itu, jumlah lahan parkir yang dikelola Dishub hingga jumlah juru parkir serta besaran setoran per harinya telah tercatat. Selama ini semua telah tercatat melalui sistem untuk mengurangi kebocoran.

“Dan sampai sekarang kami terus lakukan pemetaan supaya lebih jelas yang mana lahan retribusi dan mana yang harus masuk lahan pajak,” pungkas Handi. (pa/hel)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close