Peristiwa

Forsekdesi Jatim Tuding BPD Bendilwungu Kecolongan dan Panitia Harus Disanksi

Bukan hanya pengurus cabang Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Tulungagung yang menyoroti pendaftaran perangkat desa unsur Sekdes Di Bendilwungu, namun Dewan Pimpinan Wilayah Forsekdesi Jawa Timur juga angkat bicara. Ketua DPW Forsekdesi, H. Karmudji Alwi Binasrillah mengecam terjadinya pendaftaran perangkat desa unsur Sekdes yang ternyata diketahui masih aktifnya ASN yang ditugaskan sebagai sekretaris desa di Bendilwungu.

“Jangan masuk ke aturan dulu, secara manusiawi saja bagaimana bisa seorang Sekdes yang masih bekerja melaksakan aktivitas kemudian dibuka pendaftaran. Proses mutasi belum jelas, tapi Sekdes yang bekerja sudah mau diganti,” ujar Karmudji, Senin (27/01) siang.

Menurutnya, ada dua jenis sekretaris desa berstatus ASN yang kini menjalankan tugas kesekretariatan di desa dengan struktur sebagai perangkat desa. “Ada orang yang memang dulu mendaftar menjadi Sekdes, kemudian setelah jadi Sekdes oleh pemerintah diangkat sebagai ASN atau PNS. Kedua, ada ASN yang memang diangkat oleh pemerintah Kabupaten menjadi sekretaris desa,” terangnya.

Pada perjalanannya, ASN yang bertatus sebagai sekretaris desa ini dianggap sama sehingga muncul peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. “Menurut pendapat kami, Sekdes yang sejak awal mendaftar sebagai sekretaris desa posisinya harus tetap. Kecuali memang minta pindah atau ada kondisi khusus,” paparnya.

Forsekdesi menurut Karmudji mengapresiasi sikap bupati Tulungagung yang dengan tegas memerintahkan pembatalan pendaftaran perangkat di desa Bendilwungu. “Langkah itu sudah tepat, Bupati dengan tegas menolak proses yang tidak prosedural dan mengabaikan kewajiban mematuhi administrasi,” terangnya.

Di sisi lain, Karmudji menyoroti gagalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bendilwungu memberikan pengawasan sehingga panitia  mengumumkan pendaftaran pengisian sekretaris desa, padahal Sekdes yang ada masih posisi aktif dan belum ada mutasi. “BPD kecolongan, sebelum di umumkan seharusnya teliti dan memastikan lowongan perangkat yang akan di isi sudah sesuai aturan,” paparnya.

Selain itu, Panitia pembentukan perangkat yang telah melakukan kesalahan harus diberikan sanksi yang tegas. “Panitia yang melakukan kesalahan jangan lagi menjadi panitia, harus diklarifikasi kesalahan itu di sengaja atau tidak. Bahkan, sebagai panitia memahami peraturan atau hanya diperintah oleh pihak yang berkepentingan karena ada masalah dengan Sekdes misalnya,” terangnya.

Dengan kejadian itu, Karmuji berharap para desa yang memiliki sekretaris desa bertatus PNS tidak langsung berinisiatif mengganti dan mengusulkan mutasi. Demikian juga, bagi Sekdes yang berstatus PNS juga harus meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat secara optimal. (ana/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: