Pemerintahan

Asosiasi Kepala Desa Minta Sekdes Berstatus ASN Dipindah Tanpa Pengecualian

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung tidak sepakat dengan sekretaris desa berstatus ASN dan masih dipertahankan di desa. Menurut Humas AKD Muhammad Akris Riyanto, desa sudah mempunyai Undang-Undang sendiri yakni UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Desa punya Undang-Undang sendiri yang harus dijalankan, jadi desa harus clean (bersih) dari ASN,” ujar Akris yang juga Kepala Desa Sambirobyong, Selasa (28/01) siang.

Karena telah ada Undang-Undang yang mengatur desa dengan penjelasan yang sangat gamblang, Akris menegaskan jika sudah tidak ada celah untuk mempertahankan ASN dalam struktur desa.  “Tidak ada aturan Pengecualian,” tegasnya.

Untuk itu, semua ASN yang kini menduduki jabatan sekretaris desa diharap untuk segera pindah atau mutasi.

“Berlaku untuk semua, baik sekdes yang diangkat PNS atau PNS yang ditugaskan jadi sekdes harus dipindah,” terangnya.

Pernyataan humas AKD itu bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Ketua Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) DPW Jawa Timur sebelumnya.

Maryoto mengaku belum akan segera menarik ASN nya untuk ditempatkan di instansi (SKPD) lain. Menurut bupati, ASN yang menjadi sekdes masih banyak diperlukan oleh desa.

“Saya harap hubungan sekdes dan kepala desa tetap harmonis, tapi jika tidak harmonis akan kita tarik,” kata Maryoto, Senin (27/01) malalui jaringan seluler.

Jika ada laporan yang minta sekretaris desa dipindah, bupati yang merupakan pembina kepegawaian akan melihat kinerjanya dahulu.

“Jika memang kinerjanya baik ngapain harus dipindah, jika ada kepala desa melaporkan dan ternyata kinerjanya baik ya tidak bisa, tidak saya terima,” tegas Maryoto.

Jika di kabupaten lain sekretaris desa unsur PNS sudah dimutasi semua, Maryoto tidak akan langsung melakukan hal yang sama.

“Yang terjadi sekarang ada kades yang minta sekdesnya dipindah, namun banyak juga kepala desa yang ingin mempertahankan sekdes karena kinerjanya baik. Bahkan nggandoli jangan sampai sekdesnya dipindah, itu banyak,” terangnya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh H. Karmudji Alwi Binasrillah Sekretaris Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol yang kini menjabat sebagai Ketua Forsekdesi Jawa Timur.

Menurutnya Karmudji, ada dua jenis sekretaris desa berstatus ASN yang kini menjalankan tugas kesekretariatan di desa dengan struktur sebagai perangkat desa.

“Ada orang yang memang dulu mendaftar menjadi sekdes, kemudian setelah jadi sekdes oleh pemerintah diangkat sebagai ASN atau PNS. Kedua, ada ASN yang memang diangkat oleh pemerintah kabupaten menjadi sekretaris desa,” terangnya.

Pada perjalanannya, ASN yang bertatus sebagai sekretaris desa ini dianggap sama sehingga muncul peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Menurut pendapat kami, sekdes yang sejak awal mendaftar sebagai sekretaris desa posisinya harus tetap. Kecuali memang minta pindah atau ada kondisi khusus,” paparnya.
(ab/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close