Peristiwa

Giliran King of The King Muncul, Klaim Punya Harta Rp 60 Ribu Triliun

Satu lagi “kerajaan” muncul. Menyusul Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, kerajaan bernama King of The King memperkenalkan diri di Tangerang.

King of The King muncul lewat spanduk yang terpasang di Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang, pada Senin 27 Januari 2020. Spanduk itu berwarna biru berukuran sekitar 1 x 1,5 meter. Ada tulisan “King of The King. YM Soekarno. Mr. Dony Pedro” di spanduk yang kini sudah diturunkan polisi dan Satpol PP Kota Tangerang tersebut.

Di bagian bawah spanduk, juga terdapat tulisan yang mengklaim bahwa kerajaan tersebut bekerja sama dengan presiden direktur UBS (Union Bank Switzerland), presiden PBB, presiden MI. Mereka itu disebut terbentuk untuk melunasi utang negara.

Tak hanya itu. Spanduk tersebut juga memuat foto Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Foto Soekarno disandingkan dengan gambar wanita yang memakai properti kerajaan mirip Nyai Roro Kidul.

Uniknya, spanduk itu mencantumkan sejumlah nama dan nomor telepon yang disebut sebagai petinggi kerajaan tersebut. Salah satunya Juanda. Dia menyebut dirinya ketua umum IMD (Indonesia Mercusuar Dunia).

Juanda mengklaim King of The King merupakan raja diraja dari semua raja di dunia. “Nanti beliau yang akan melantik seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia,” kata dia, seperti dilansir Kompas.com.

Juanda mengatakan, King of The King menduduki dua lembaga keuangan tertinggi dunia. Pertama adalah UBS atau Union Bank Switzerland dan IMD (Indonesia Mercusuar Dunia).

King of The King yang sering dipanggil Mister Dony Pedro itu disebut-sebut menjabat sebagai presiden UBS dan memiliki kekayaan Rp 60.000 Triliun di bank tersebut. “Kekayaan tersebut merupakan aset yang ditinggalkan Soekarno dan resmi diserahkan kepada King of The King,” ungkapnya.

Menurut warga Kelurahan Poris Plawad, spanduk itu terpasang cukup lama. Namun, warga tidak berani menurunkan karena khawatir pemasang spanduk datang dan menuntut warga.

Apalagi, dalam spanduk itu, ada tulisan bahwa yang menurunkan spanduk tersebut harus meminta izin kepada sejumlah tokoh. “Lembaga negara yang menurunkan baliho harus atas perintah Presiden PBB, UBS, MI, Presiden Ir. Joko Widodo. Demikian agar jadi perhatian,” begitu bunyi tulisan tersebut. (red/hel)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close