Hukum dan Kriminalitas

Polisi Bantah Klaim Kemenangan Praperadilan Warga Blimbing Soal Kasus Keterangan Palsu

Pihak Polresta Malang Kota membantah klaim kemenangan atas praperadilan yang diajukan Tonny Hendrawan Tanjung. Sebelumnya, pihak Tonny melalui kuasa hukumnya mengklaim jika telah memenangkan praperadilan.

Saat itu, termohon satu yakni Ditreskrimum Polda Jatim dan penyidik Polresta Malang Kota sebagai termohon dua.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Yunar Hotma Parulin Sirait menjelaskan perihal praperadilan yang diajukan pihak Tonny. Yunar menampik jika praperadilan dimenangkan pihak Tonny.

Menurut Yunar, dalam gugatan praperadilan tersebut tidak semuanya dikabulkan oleh majelis hakim. Melainkan, hanya dikabulkan sebagian saja.

Isi gugatan, salah satunya adalah memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyelidikan perkara atas nama terlapor Chandra Hermanto dalam dugaan perkara memberikan keterangan palsu dalam sumpah di pengadilan.

“Digugat praperadilan tentang penghentian penyelidikan. Karena isi gugatan lebih dari satu, oleh majelis sebagian diterima sebagian ditolak. Untuk permintaan ditingkatkannya dari lidik ke sidik, ditolak majelis hakim. Karena itu ranah penyidik, kewenangan dari pihak kepolisian. Pihak pengadilan tidak mau intervensi hal tersebut,” papar Kompol Yunar.

Sementara itu, perihal penghentian perkara, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak kuasa hukum terdahulu, yakni Sumardhan SH. Polisi menyampaikan pada Sumardhan, karena saat itu, secara formal, pihak yang membuat laporan adalah Sumardhan.

“Sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pihak pelapor yakni Sumardhan SH. Karena secara formil (formal) dialah yang membuat laporan itu,” ungkap Kompol Yunar.

Pembuktian Pasal 242 KUHP mengacu pada Pasal 174 KUHAP. Dalam proses 242 KUHP harus ada ketetapan hakim maupun ada perintah hakim untuk melakukan penahanan. Namun dalam persidangan sebelumnya, tidak ada penetapan dijadikan tersangka oleh hakim. Sehingga jika tidak melalui proses KUHAP, Pasal 242 tidak bisa dibuktikan.

“Atas permintaan pimpinan, Tonny kita undang untuk gelar perkara kita sampaikan kalau sudah kita hentikan penyelidikannya. Namun dia tidak puas, kemudian kita gelarkan kembali. Intinya kita hentikan penyelidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana,” pungkasnya.

Untuk gugatan praperadilan yang disetujui hakim, di antaranya status sah atau tidaknya putusan PN Malang Nomer 245 Pid B/2016 15 Juni 2016, putusan PN Surabaya No 505 dan Putusan Mahkamah Agung No.1271.

Untuk diketahui, jika permasalahan ini muncul setelah pihak Tonny Hendrawan Tanjung warga Jalan Lingkar Blimbing Indah, Kota Malang, merasa laporan yang telah dilaporkan ke Polda Jatim dan kemudian dilimpahkan ke Polresta Malang Kota, tak pernah terdapat kejelasan.

Kasus yang dilaporkan oleh Tonny di Polda Jatim pada tahun 2018, adalah tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bernama Chandra Hermanto perihal Pasal 242 KUHP memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam persidangan di PN Malang Tahun 2016.

Tonny dan kuasa hukumnya kemudian mengajukan sidang Praperadilan dengan Ditreskrimum Polda Jatim sebagai termohon satu dan penyidik Polresta Malang Kota sebagai termohon dua. Dari situ, pihaknya mengklaim telah memenangkan praperadilan dan ingin pihak penyidik Polresta Malang Kota melanjutkan kembali kasus yang dilaporkannya.

(As/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close