Pemerintahan

SAKIP Pemkab Malang Kembali Gagal Capai Nilai A

Optimisme tinggi di tahun 2019 mencapai nilai A untuk SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, harus kembali tertunda.

Pemkab Malang harus kembali berpuas diri dengan nilai BB. Nilai itu sama dengan yang didapat selama dua tahun terakhir. Artinya, pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban dalam pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat masih belum membaik.

Nilai atau kategori BB SAKIP Pemkab Malang, seperti diketahui telah dicapai sejak tahun 2017 dan 2018. Sehingga untuk tahun 2019 lalu, Pemkab Malang mencanangkan target A untuk SAKIP.

Sayangnya, target dan optimisme itu ternyata tak bisa dicapai. Pemkab Malang hanya meraih nilai BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Senin, (27/1/2020) kemarin.

“Nilai kita masih sama seperti tahun lalu. Alhamdulillah walau tak sesuai dengan target kita mendapat nilai A. Ini menjadi tantangan bagi kita di tahun 2020 ini untuk meningkatkan kinerja,” ucap Bupati Malang Sanusi, Selasa (28/1/2020).

Sanusi pun menekankan, dengan raihan SAKIP 2019 itu, akan melakukan briefing kepada seluruh jajarannya. Serta direncanakan untuk melakukan studi replikasi ke Banyuwangi. Pasalnya, Banyuwangi meraih nilai SAKIP A, bersama Pemkab Lamongan, Pemkab Gresik, Pemkab Ngawi, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Situbondo.

“Secepatnya (studi banding) sehingga pelaksanaan di Kabupaten Malang bisa lebih baik lagi dan target A bisa dicapai,” ujarnya.

Sanusi mengaku sebelumnya optimis ada kenaikan nilai. Dia mengklaim, berbagai kinerja dan pelayanan Pemkab Malang semakin optimal di seluruh OPD di tahun 2019. Baik melalui inovasi, akuntabilitas kinerja, sinergitas perencanaan dan kontrol program dan kegiatan di seluruh OPD Kabupaten Malang.

Dari data yang ada terlihat, di tahun 2017 jumlah program mencapai 194 dengan kegiatan mencapai 2.309. Tahun 2018, mengalami penurunan kuantitas menjadi 177 program dan 649 kegiatan. Data itu menunjukkan tren program dan kegiatan turun karena efektivitas dan efisiensi telah berjalan. Sayangnya, hal itu belum cukup untuk meraih nilai A.

Untuk nilai SAKIP BB, Pemkab Malang bergandeng dengan Pemkot Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Blitar, Pemkab Trenggalek, Pemkot Probolinggo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pasuruan, Pemkab Ponorogo, Pemkot Kediri, Pemkab Tulungagung, serta Pemkab Bondowoso.

Sedangkan 18 kabupaten/kota lainnya mendapatkan predikat B. Yaitu Pemkab Sumenep, Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, Pemkab Blitar, Pemkab Pacitan, Pemkab Tuban, Pemkot Pasuruan, Pemkot Batu, Pemkab Magetan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Kediri, Pemkab Lumajang, Pemkab Nganjuk, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Bangkalan, Pemkab Jember, Pemkot Madiun, dan Pemkot Surabaya.
(Dn/lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close