Pemerintahan

Target Kembali WTP, Pemkab Malang Mulai Jalani Audit BPK

Rutinitas tahunan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) terkait audit pemerintah daerah mulai digelar. Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang telah dikunjungi BPK, Selasa (28/1/2020).

BPK melakukan audit LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. Kunjungan awal BPK itu pun disambut hangat oleh Bupati Malang Sanusi beserta jajaran. Nantinya, proses audit keuangan berjalan selama 24 hari dari kemarin.

“Mereka kemarin datang dalam rangka audit keuangan tahunan kita. Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh OPD yang akan diaudit untuk kooperatif,” kata orang nomor satu di Kabupaten Malang, Rabu (29/1/2020).

Kooperatif yang diharapkan Sanusi itu adalah seluruh OPD bisa memberikan berbagai data yang diminta oleh tim BPK secara rinci dan detail. “Ini agar proses pemeriksaan juga bisa berjalan lancar dan cepat,” ujar Sanusi.

Dia berharap, hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Malang bisa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti tahun lalu.

Seperti diketahui, Pemkab Malang telah mengoleksi 5 kali opini WTP dari BPK selama ini. Yakni, sejak tahun 2014-2018  secara berturut-turut. Hal ini memperlihatkan Pemkab Malang masih dalam koridor kepatuhan dan taat atas atau prinsip pengelolaan keuangan sesuai regulasi maupun akuntansi.

Dengan jejak itu pula, Sanusi berharap banyak audit keuangan di tahun 2019 yang mulai digelar oleh BPK sampai sekitar dua pekan ke depan, bisa menghasilkan opini WTP lagi.

“Karena itu saya meminta kepada seluruh jajaran untuk membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan. Siapkan seluruh data yang ada dan akan diminta BPK. Sehingga tahun 2019 kita bisa kembali meraih opini WTP,” ujarnya.

Tak hanya itu, pria asal Gondanglegi yang digadangkan menjadi calon bupati di Pilkada 2020 oleh PKB ini juga meminta jajarannya terkait hasil audit nantinya.

Dirinya menegaskan, bagi OPD yang didapatkan temuan oleh BPK untuk segera melakukan tindak lanjut. “Ini sekali lagi agar opini WTP bisa kita kembali raih di tahun 2019,” tegasnya.

Harapan dan instruksi Sanusi ini pun telah berjalan selama beberapa tahun belakangan. Dimana, kerjasama yang baik antara auditor dengan auditee dalam hal ini OPD Kabupaten Malang, telah berjalan baik.

“Ini telah berjalan baik selama ini. Karenanya tak heran bila Pemkab Malang selama bertahun-tahun mendapatkan WTP BPK,” ucap Arum Dati, Wakil Ketua Tim BPK Perwakilan Jatim secara terpisah.

Arum juga membenarkan, bahwa untuk pemeriksaan yang disebutnya pemeriksaan pendahuluan atau interim atas LKPD Pemkab Malang akan dilakukan selama 24 hari. Dirinya bersama 5 anggota BPK akan memeriksa kas, belanja, pendapatan, aset serta semua yang berkaitan dengan laporan tersebut. Setelah seluruh OPD menyerahkan laporan keuangannya paling lambat sampai 31 Januari.

“Karena itu kita sebut pemeriksaan pendahuluan. Nanti output pemeriksaannya di bulan Mei, dimana Pemda meraih WTP ataukah wajar dengan pengecualian (WDP),” ujar Arum.

Arum juga berterima kasih atas antusias pimpinan daerah terkait pemeriksaan yang akan dilakukan di OPD Kabupaten Malang. “Sekali lagi keberhasilan pemeriksaan juga didasarkan pada pimpinan daerah untuk mendorong OPD untuk membantu kelancaran,” tandasnya.

(Dn/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: