Pendidikan

Jumlah Guru Honorer di Tulungagung Capai 2.000, PGRI Minta Solusi Pencabutan Honorer

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tulungagung, Sugiarno menilai penghapusan tenaga honorer dianggap merugikan, jika tidak dibarengi dengan solusi yang nyata. Pasalnya saat ini ada sekitar 2000 guru non ASN di tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Tulungagung.

Apalagi penghapusan ini harus dilakukan paling lambat tahun 2021 mendatang.

“Keberadaan mereka ini juga karena adanya kebijakan pemerintah dulu, yakni Permenpan RB tahun 2005. Jadi jangan sampai dengan serta merta mereka ini dihapus atau dicut/ dibuang dari pekerjaannya, harus ada solusi lain. Jika dihapus tanpa ada solusi kami sangat tidak setuju dengan kebijakan ini,” terangnya.

Selain itu penghapusan ini dinilai akan melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sebab, banyak guru berstatus honorer di Tulungagung yang sudah menjadi guru kelas, karena minimnya guru berstatus ASN.

Sugiarno melanjutkan, keberadaan guru honorer selama ini sangat membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahkan mereka ada yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun lamanya dengan gaji di bawah UMK Tulungagung.

Meskipun rencana penghapusan honorer itu dilakukan secara bertahap, namun PGRI meminta dilakukan secara cermat dan tepat. Dan tentunya, memberikan solusi juga bagi mereka yang usianya sudah uzur.

“Banyak guru honorer yang usianya sudah tua. Di atas 35 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun mau pensiun, Bu siapa itu daerah Pagerwojo sana. Mereka harus diupayakan dapat tempat setidaknya untuk penghargaan pengabdiannya selama ini,” katanya.

Karena itu Sugiarno meminta agar pemerintah mempunyai solusi konkrit untuk masalah ini. Diapun mempersilahkan bentuk penyelesaian soal honorer. Bahkan, tidak menolak harus dilakukan seleksi. Sebab, bagaimanapun juga guru harus berkualitas.

“Bentuk solusinya bagaimana monggo. Kontrak kah, atau memang PPPK ya monggo. Kalau dulu itu ada bentuk guru bantu, guru kinerja atau apa mungkin itu model yang bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Sugiarno berharap jika kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan di daerah. Kendati demikian, pihaknya juga terus memperjuangkan guru honorer untuk mendapatkan posisi yang layak ditempati. Termasuk salah satu langkahnya, yakni melakukan hearing ke DPRD Tulungagung untuk menyikapi permalasahan honorer di daerah.

“Minggu depan mungkin. Mau bahas honorer juga. Mengingat, selama ini gaji mereka juga sangat minim, meskipun sudah dibantu pemkab Rp 250 ribu perbulannya. Tapi kami ingin usahakan bisa UMK,” tandasnya.(jp/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close