Pemerintahan

Siapkan Sanksi, Tahun 2020 Jalanan Umum di Kabupaten Malang Bakal Bebas dari Parkir Sembarangan

Terdapat beberapa poin penting yang ditekankan Bupati Malang, HM Sanusi, terkait pengelolaan parkir. Salah satunya tentang ketertiban lokasi parkir yang ada di Kabupaten Malang.

”Yang jelas saya tidak akan mengizinkan jalan umum digunakan untuk parkir, karena jalan umum itu memang tidak dibenarkan digunakan untuk tempat parkir,” tegas Sanusi saat menghadiri agenda Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Perparkiran di Pendopo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (29/1/2020).

Tidak diizinkannya Dishub (Dinas Perhubungan) Kabupaten Malang, untuk mengelola parkir yang bertempat di jalan umum tersebut, dilakukan Sanusi untuk mengedepankan ketertiban. Baik bagi pemilik kendaraan yang terparkir, maupun bagi para pengguna jalan.

”Sehingga tidak ada pengguna jalan yang terganggu karena adanya parkiran yang berlokasi di jalan umum. Tapi, kita juga berkewajiban agar bagi orang yang parkir mendapatkan tempat yang nyaman,” sambung Sanusi.

Meski sudah gencar melakukan sosialisasi terkait larangan jalan umum dijadikan parkiran. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih ada banyak lokasi yang melanggar ketentuan larangan tersebut.

Sanusi mencontohkan, seperti yang terjadi di beberapa pasar tradisional. Misalnya di Pasar Lawang, hingga di sepanjang Pasar Singosari. ”Itu kan rawan, kalau (tempat parkiran) sampai meluber ke jalan kan bahaya. Akses jalannya bisa ketutup. Kalau daerah mana saja yang rawan (lokasi parkir di jalan umum) ada banyak titik, nanti biar dievaluasi Dishub. Mana saja titik parkir yang menggunakan jalan umum untuk parkir, supaya nanti secara perlahan bisa ditata sehingga lahan parkir bisa lebih ditertibkan,” ungkap Sanusi.

Guna merealisasikannya, lanjut Sanusi, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal menggandeng Satlantas Polres Malang untuk menertibkan parkiran yang masih bertempat di jalan umum. ”Polisi dan Dishub sebenarnya sudah memasang rambu dilarang parkir maupun dilarang berhenti, terutama di lokasi yang memang rawan kecelakaan dan kemacetan,” terang Sanusi.

Namun kenyataannya, masih menurut Sanusi, meski sudah aktif melakukan sosialisasi dan memasang rambu larangan parkir. Fakta di lapangan menunjukkan jika masih ada saja oknum yang menjadikan jalan umum sebagai lokasi parkiran.

”Saya minta di Kabupaten Malang, Dishub dengan kepolisian lalu lintas sudah menata agar badan jalan tidak dijadikan lokasi parkiran. Baik itu jalan provinsi, nasional, maupun akses jalan umum lainnya. Karena prinsipnya yang bisa digunakan parkiran hanya di pinggir jalan bukan badan jalan,” ujar Sanusi.

Apakah akan ada sanksi bagi yang melanggar? Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memastikan jika sudah menyiapkan beberapa konsekwensi jika masih ada oknum yang menjadikan badan jalan untuk parkiran.

”Sanksi, Polisi Lantas pasti sudah ada larangan. Nanti biar ditindaklanjuti Dishub dan polisi lantas untuk penertiban parkir yang masih pakai jalan umum,” tegas Sanusi.

Selain fokus memberantas lokasi parkir yang menggunakan jalan umum, Sanusi juga mengimbau kepada pengusaha maupun tempat perkantoran agar menyediakan lokasi khusus parkir. Dengan begitu, diharapkan tidak akan ada lagi tempat parkiran yang masih menggunakan badan jalan.

”Perkantoran yang banyak pengunjung, dan lokasi kantornya di pinggir jalan. Kami tekankan agar harus menyediakan lahan parkir,” ujarnya.

Apakah penertiban lokasi parkir ditujukan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sanusi mengaku jika tidak terlalu mengutamakan penghasilan PAD. Menurutnya yang terpenting adalah keselamatan dan ketertiban pengelolaan lokasi parkiran.

”Untuk PAD parkiran, nanti akan dihitung berapa besar potensinya. Setelah itu akan kita sesuaikan dengan lahan parkir yang tersedia,” pungkasnya.

(al/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close