Pemerintahan

Kebijakan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tunggu Lampu Hijau Jokowi

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya di kelas III menuai sentimen negatif. Masyarakat menilai besaran iuran yang harus dibayar per bulan menjadi beban ekonomi tersendiri bagi keluarga.

Tekanan publik serta berbagai pandangan dari pakar hingga tokoh nasional pun berhasil membuat BPJS Kesehatan berpikir ulang. BPJS Kesehatan mengajukan kajian pembatalan kebijakan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja BP atau peserta mandiri kelas III kepada Presiden Jokowi.

Sebelum mengajukan hal itu, Direktur Umum BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan, akan menunggu dulu tiga lembaga menyampaikan pendapat tertulisnya.

“Kami menunggu pendapat tertulis terkait hasil FGD dari tiga lembaga yakni kepolisian, Kejagung, dan BPK. Setelah ada kesepakatan diskusi baru kita ajukan pada presiden,” ucap Fahmi pada awak media.

Usulan untuk pembatalan kenaikan iuran merupakan tindak lanjut dari hasil FGD dengan DPR, Kementerian Kesehatan, Kejagung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BPK, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) pada Selasa (28/1/2020) malam kemarin.

Hasil FGD untuk mengurai keruwetan BPJS Kesehatan itu terdapat dua kesimpulan. Pertama, DPR meminta pendapat tertulis dari kepolisian, Kejagung, dan BPK dalam tempo dua hari. Pendapat tertulis itu untuk dasar atau landasan Direksi BPJS Kesehatan membuat aturan terkait iuran mandiri kelas III.

Kedua, DPR meminta BPJS Kesehatan mengeksekusi peraturan direksi setelah pendapat tertulis masing-masing pihak selesai.

Dua kesimpulan itulah yang membuat Fahmi akan mengajukan pembatalan iuran BPJS Kesehatan khususnya peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja BP atau peserta mandiri kelas III.

Rencana itu pun sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dalam rapat Komisi IX tanggal 12 Desember 2019 lalu.

Dalam rapat itu pula  telah disepakati pemberian subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran pada peserta jenis mandiri Kelas III. Sehingga, iuran kelas mandiri III batal naik.

Sayangnya, usulan itu tak dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Iuran BPJS Kesehatan tetap naik untuk seluruh kelas pada awal Januari 2020. Maka rapat bersama kembali digelar.

Fahmi menegaskan, pihaknya tak pernah ada niatan untuk abai atas hasil rapat dengan Komisi IX yang sejak awal menolak adanya kenaikan iuran bagi kelas III. Tapi, pihaknya tak bisa melakukan perubahan anggaran tanpa adanya persetujuan atasan pejabat sesuai dengan ketentuan.

Hal ini, lanjutnya, berdasarkan Pasal 25 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebutkan penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan atasan pejabat sesuai dengan ketentuan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan, bahwa terkait presiden yang nantinya menjadi penentu dalam rencana kajian pembatalan kenaikan iuran kelas III, dimungkinkan tak akan keberatan.

“Kalau untuk atasan, saya kira pak presiden tidak keberatan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.

Sedangkan, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan.

(Dn/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close