Pemerintahan

Bappeda Kota Malang Adakan Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuannya

Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar forum konsultasi publik, Kamis (30/1/2020). Forum tersebut dihadiri sekitar 170 peserta dari kalangan Pemerintah Kota Malang, perwakilan perguruan tinggi, hingga perwakilan berbagai komunitas di Kota Malang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Malang tahun 2021 tersebut dilakukan untuk memenuhi tahapan penyusunan RKPD. Melalui sarana komunikasi dan interaksi yang dilakukan tersebut, diharapkan akan ada saran dan masukan untuk menyempurnakan setiap rancangan pembangunan yang dibuat.

“Forum ini diselenggarakan dalam satu hari. Dan kami harap, melalui forum ini, setiap perencanaan yang diberikan semakin berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto yang hadir dan membuka langsung kegiatan forum konsultasi publik menyampaikan, untuk menyusun dan merancang RKPD, maka harus dilakukan konsultasi publik terlebih dulu. Selanjutnya akan diselesaikan melalui berbagai tahapan lain sebagai acuan dokumen induk.

“Dari rancangan awal akan berproses dengan musrenbang, pokok pikiran (pokir) dewan, renja OPD turunan dari renstra dan semua bahan baku untuk finalisasi RKPD,” jelas Wasto.

Lebih jauh Wasto menyampaikan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menyusun RKPD. Sebab, dari hasil evaluasi yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa komponen yang membuat program yang disusun tak terealisasi. Salah satunya lantaran kurang sinkronnya penyusunan perencanaan dan persepsi penyusun saat tahap finalisasi. “Tapi bukan perencanaannya. Yang sering meleset itu pada persepsi penyelesaiannya,” ucap dia.

Wasto pun mencontohkan beberapa kesalahan kecil yang sangat memungkinkan program tak dijalankan. Salah satunya seperti penyetoran nomor rekening yang tidak pada tempatnya. Sebab, masing-masing rekening memiliki spesifikasi yang berbeda. Ketika dipaksakan, akan berujung pada temuan.

“Salah satu contoh ada perangkat daerah (PD) anggarkan rekening TPOK dengan rekening tenaga ahli. Itu beda aspek dan SPJ yang harus dilakukan. Akhirnya nggak bisa dieksekusi,” pungkas dia.
(pa/hel)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close