Hukum dan Kriminalitas

Dalami Proyek Kayutangan Heritage, Tiga ASN Pemkot Diperiksa Kejari Kota Malang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, terus melakukan pendalaman terhadap proyek penataan bangunan dan lingkungan kawasan koridor Kota Malang tahun anggaran 2019 atau Kayutangan Heritage.

Hari ini (12/5/2020), tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang menjalani pemeriksan di Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang.

Kasi Pidsus Ujang Supriyadi membenarkan jika pihaknya hari ini telah memeriksa tiga orang pejabat Pemkot Malang yang berkepentingan dalam kaitan proyek tersebut.

“Kita mintai seputar proses di awal perencanaan kegiatan. Tiga orang ini punya kompetensi munculnya pemenang dalam kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Lanjut Ujang, sapaan akrab Kasi Pidsus itu menjelaskan, jika tiga pejabat ASN Pemkot Malang tersebut merupakan panitia pengadaan.

“Yang kita panggil hari ini merupakan kelompok kerja pemilihan pemenang, dimana di situ bisa diketahui pagunya berapa, kemudian niai kontraknya berapa, berapa yang melakukan penawaran, berapa yang dievaluasi,” jelasnya.

Sampai saat ini, kaitan proyek tersebut, pihak Kejari Kota Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi baik dari swasta maupun pihak Pemkot.

“Kami tadi tanyakan juga dari awal kontrak, kenapa memilih pemenang proyek itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan ini, kenapa yang lain tidak,” ungkapnya.

Kedepan pihaknya masih akan kembali melakukan pemeriksan terhadap beberapa saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.

“Dari swasta dan juga Pemkot kembali diperdalam. Mungkin Minggu depan dilanjutkan, karena kalau saat ini terlalu mepet,” terangnya.

Sebelumya, pihak Kejari Kota Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak kontraktor, yakni Ramdani dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni Hadi Santoso yang juga Kepala DPUPRPKP Kota Malang (4/5/2020).

Setelah itu, pemeriksaan berlanjut dengan tiga orang terperiksa pada 6 Mei 2020. Tiga orang tersebut dari pihak perencana, kemudian pengawas dari swasta dan dari panitia penerima hasil pekerjaan orang dalam (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). (as/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: