Pemerintahan

Pedagang di Malang Dapat Giliran Jualan Selama Masa PSBB

Menyusul diputuskannya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa yang bakal mulai diterapkan Minggu (17/5/2020) mendatang, segala pembatasan akses diatur oleh tiga daerah.

Dengan demikian, baik Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang bakal memiliki batasan ketat selama 14 hari ke depan, hingga tanggal 30 Mei 2020 sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satu yang menjadi persoalan dalam hal pembatasan aktivitas, yakni pasar rakyat. Yang mana, selama ini pasar tidak masuk dalam kebijakan pembatasan jam operasional lantaran menjadi akses masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebelumnya memberikan dua opsi untuk aktivitas buka tutup pasar. Yakni, dengan memindahkan ke jalan dan berjarak antar bedak kurang lebih 4 meter.

Atau, tetap buka tetapi dengan menerapkan sistem ganjil-genap. Artinya, setiap bedak secara bergantian dalam membuka lapaknya untuk pengaturan pasar social distancing.

Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal memberlakukan penerapan ganjil-genap untuk operasional pasar yang buka sejak pagi hingga sore hari.

“Pasar kita memakai skema ganjil-genap. Jadi misalkan hari ini yang buka bedak bernomor ganjil, maka besok gantian untuk bedak yang bernomor genap. Sehingga jarak antar bedak akan teratur. Karena kalau pemindahan kita tempatnya yang ndak ada,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Namun, penerapan itu tidak berlaku di semua pasar rakyat di Kota Malang. Sebab untuk pasar yang beraktivitas selama 24 jam seperti Pasar Induk Gadang, maka menerapkan physical distancing dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau itu kita terapkan physical distancing saja, tidak ada penentuan. Tapi tetap, protokol kesehatan dilakukan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu harus,” imbuhnya.

Sementara, berkaitan dengan pasar yang jam operasionalnya buka di waktu dini hari hingga pagi seperti Pasar Kebalen, menurut dia nanti masih akan dibuatkan skema khusus lainnya.

Mengingat kondisi aktivitas pasar di sana cukup crowded (ramai). Bahkan, untuk penerapan physical distancing agaknya sulit diindahkan oleh masyarakat.

“Khusus untuk Pasar Kebalen, nanti bisa saja kita akan tarik entah ke arah utara, selatan atau bisa ke barat nanti,” jelasnya.

Untuk diketahui, bagi masyarakat yang melanggar ketetapan dalam PSBB maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Perwal. Di antaranya, denda administratif, senilai Rp 500 ribu bagi seorang yang tidak mengenakan masker di tempat umum.

Kemudian Rp 200-500 ribu bagi pengemudi moda transportasi, ataupun pengendara kendaraan pribadi yang tidak menerapkan physical distancing.

Denda senilai Rp 1 juta atau bisa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pembatasan jam operasional. Hingga, teguran dan atau dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).(Acf/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: