Liputan Khusus

Pengangkatan Kilat Harry Menjadi Kepala Dinas Dipastikan Timbulkan Riak di Pemkab Malang

Pengangkatan Harry Setia Budi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menjadi perbincangan hangat di kalangan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Hal itu pun dipastikan menimbulkan riak di Pemkab Malang. Sebab, banyak pejabat berkompeten yang antri untuk meniti karirnya jadi kepala dinas selama ini.

“Pasti lah (menimbulkan riak, red),” kata Pakar Administrasi Publik yang mencakup pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan (governance), Andy Kurniawan SAP MAP dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) melalui telepon, Rabu (1/7/2020).

Untuk diketahui, Harry baru 5 bulan lamanya berkarir di Pemkab Malang. Pada awal Mei 2019 lalu, ia masih menjadi ASN di Raja Ampat. Satu bulan berikutnya Harry sudah pindah dan menjadi ASN di Pemkab Malang. Awal masuk ke Malang tidak ada yang aneh, dia menduduki jabatan sebagai staf.

Sejak Agustus, September, dan Oktober 2019, Harry bertugas sebagai staf di Badan Kepegawaian Daerah (sekarang bernama BKPSDM). Mulai 1 November – Desember 2019 diangkat menjadi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Lalu, 7 Januari 2020 diangkat menjadi Kepala DP3A.

Nah, Andy yang sudah berpengalaman menjadi pansel selama 3 tahun di berbagai daerah, menegaskan bahwa akan susah sekali menelusuri rekam jejak kalau yang bersangkutan itu baru di kabupaten tersebut 5 bulan. Kecuali, kalau panselnya mengadakan penelitian di Raja Ampat.

“Karena rekam jejak, integritas, kinerjanya, apakah bisa dinilai selama 5 bulan itu? Apalagi informasinya yang saya baca dari media awalnya masuk sebagai staf kemudian beberapa bulan mutasi menjadi sekretaris,” katanya.

Andy lalu memberikan contoh di Kabupaten Blitar. Di sana, ASN pindahan baru boleh mencalonkan jabatan tinggi pratama atau ke kepala dinas jika minimal sudah ada di Kabupaten Blitar selama 2 tahun.

“Karena logikanya kenapa 2 tahun? karena selama 2 tahun pembina kepegawaian atau bupati itu baru bisa menilai kinerjanya. Paling tidak 6 bulan lah kalau bisa menilai kinerja. Kalau masih 5 bulan terus dimutasi dan lain sebagainya saya rasa itu yang menjadi poin etika birokrasinya,” paparnya.

Maka tak pelak, pengangkatan kilat ini menimbulkan riak di antara ASN di lingkungan Pemkab Malang. Sebab, kata Andy, Jabatan Tinggi Pratama adalah titik karir yang diinginkan oleh banyak ASN. Maka dari itu, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pengisiannya harus melalui panitia seleksi.

“Gimana bisa menilai bahwa dia akan cocok menjadi kepala dinas di Kabupaten Malang, sementara yang cukup pengalaman tentang lokalitas kabupaten Malang kan juga lebih banyak,” timpalnya.

Panitia seleksi (pansel) itu sendiri, kata Andy, sifatnya independen. Mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk bupati. Panitia seleksi jumlahnya biasanya ganjil, minimal 5 atau paling banyak 9.

Panitia seleksi terdiri atas pejabat yang ada di tempat tersebut, pejabat tinggi instansi lain yang mempunyai hubungan dengan lowongan yang dilelangkan, akademisi, profesional, atau pakar.

“Kalau sudah berproses diseleksi, disajikan ke bupati, lalu bupati memilih. Mau memilih yang nilainya paling tinggi monggo, mau memilih yang nilainya nomor 2 atau nomor 3 juga nggak masalah. Itu prerogatifnya bupati,” tandasnya.

Tags
Show More
Back to top button
Close