Lingkungan

Sebanyak 900 Rumah Tak Layak Huni di Bangkalan Terima Bantuan, Setiap Warga Rp 17,5 Juta

Anggota komisi V DPR-RI Syafiuddin Asmoro memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada warga Bangkalan pemilik rumah tak layak huni di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (28/7).

Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu diserahkan simbolis dalam program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu bagi 1,320 warga di kabupaten ujung barat Madura. Penyerahan ditandai dengan penyerahan buku tabungan kepada penerima manfaat.

Menurut Syafiuddin Asmoro, program BSPS ini sangat penting karena melihat di desa masih banyak rumah tidak layak huni. Ke depan, dia akan tingkatkan dan mendorong agar plotting anggaran BSPS tambah meningkat, sehingga kata dia, jumlah yang ditargetkan bupati semuanya bisa selesai.

Selain itu, politisi partai PKB ini juga membeberkan total anggaran yang akan dicairkan terhadap setiap penerima manfaat sebesar Rp. 17,500,000, dengan data yang dia miliki kurang lebihnya se-Madura sebanyak 2 ribu rumah yang akan mendapatkan bantuan.

“Sedangkan kalau yang di Bangkalan seperti yang disampaikan tadi sebanyak 1,320, namun yang sesuai dengan verifikasi sebanyak 900 sekian, karena kalau rumahnya sudah layak huni ya tidak bisa, karena ada parameter parameternya itu,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

“Artinya rumah yang akan diperbaiki itu sebanyak 900 lebih karena itu yang memenuhi syarat,”  imbuhnya.

Ditanya perihal sistemnya, dia mengaku urusan teknis di bawah sudah menjadi urusan eksekutif, karena anggarannya sudah masuk buku tabungan masing-masing  penerima manfaat.

Namun pihaknya tidak akan tinggal diam akan terus mengawasi, bagaimana alokasi anggaran itu betul-betul terealisasi tepat sasaran dan kualitas BSPS ini sesuai dengan RAB yang ada.

Selain program bedah rumah pihaknya mengaku, berhubung di kementrian PUPR tahun 2020 anggarannya terkena refocusing kurang lebihnya Rp 2,6 triliun. Maka, anggaran itu akan dia dorong agar diperuntukkan sebagai infrastruktur pondok pesantren yang terdampak Covid-19. “Insya Allah mohon doanya, di Bangkalan dan Madura ini nanti kita kasih anggaran untuk infrastruktur,” kata dia.

Sementara itu, pihaknya menjanjikan 5000 rumah program BSPS. “Jadi kita ini masyarakat Madura kurang lebihnya 20 ribu dari 270,000 masyarakat Indonesia jadi logikanya 8 persen APBN itu harus jatuh ke Madura, selama ini kan tidak,” terangnya.

“Coba kita hitung Rp 2,3 triliun, anggap rata-rata Rp 2,5 triliun jadi empat kabupaten kan cuma 10 triliun, 8 persen dari Rp 2500 triliun ini berapa,  hampir Rp 200 triliun, ketika melihat angka itu, kita hanya 10 persen dan terealisasi hanya 8 persen,” imbuhnya.

Jadi pihaknya akan terus menuntut hak masyarakat Madura terkait anggaran untuk Madura ke depan.

Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, banyak warga Bangkalan yang rumahnya belum layak huni, jadi pihaknya mengaku, semua program di tengah pandemi ini merupakan upayanya untuk menjemput bola untuk memberikan bantuan terhadap rumah warga Bangkalan yang tidak layak huni, baik dari APBD Provinsi maupun APBN.

“Entah nanti kita bermitra atau berkoordinasi dengan DPRD dapil Madura atau DPRD yang kita miliki terutama putra daerah yang dari kabupaten Bangkalan ini,” kara Ra Latif.

Selain itu, Ra Latif menegaskan, untuk penerima manfaat agar menggunakan bantuan ini sebagaimana mestinya yaitu membangun rumah layak huni.

“Karena hari ini penerima manfaat sudah bisa melakukan pembangunan rumah layak huni dengan bantuan yang langsung masuk ke rekening masing-masing,” pungkasnya. (an/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close