Pendidikan

Sistem Pendidikan Dinilai Amburadul, BEM Muhammadiyah Tuntut Mendikbud Mundur

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tak habis dibicarakan. Hal ini terkait dengan sistem pembelajaran yang diterapkannya di masa pandemi Covid-19. Penerapan kebijakan pembelajaran secara daring saat ini dikritisi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia Zona 5 Jawa Timur-Bali (PTM-SI ZONA 5).

Dalam hal ini, mereka menuntut Mendikbud Nadiem Makariem mundur dari jabatannya, lantaran dianggap tak bisa mewadahi sistem pembalajaran daring yang diterapkan di Indonesia.

Presidium Nasional PTM-SI Zona 5 Jawa Timur-Bali Ach. Izzuddin AS mengatakan sistem pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19 saat ini dinilai carut-marut, bahkan menuai kritikan dari banyak kalangan.

Kritikan yang paling disorot, perihal akses jaringan internet yang tidak merata di semua wilayah Indonesia. Hingga pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran daring yang juga belum sepenuhnya merata. Yang mana, dari total 83.218 Desa/Kelurahan di Indonesia, tercatat ada 12.548 Desa/Kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G.

“Sistim daring mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih banyak yang belum bisa mengaksesnya lantaran terkendala fasilitas dan jaringan di tiap masing-masing daerah. Belum lagi ada yang mengalami problem kerap kali tak punya gawai atau biaya untuk membeli kuota dan banyak orangtua wali yang mengalami krisis ekonomi lantaran pandemi Covid-19,” ungkapnya, Selasa (28/7/2020).

Alasan utama meminta Mendikbud mundur dari jabatannya, karena ia menilai hingga saat ini Nadiem Makarim belum memiliki solusi berkaitan dengan permasalahan sistem pembelajaran daring tersebut.

“Alangkah baiknya mas Menteri Nadiem Makarim memundurkan diri dari jabatannya, karena dunia pendidikan sekarang semakin memburuk dan tidak ada solusi,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Pusat untuk segera membereskan segala masalah pendidikan dengan prinsip yang berkeadilan. Hal itu sesuai dengan pasal 48 UU No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

“Di situ disebutkan, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik,” tandasnya.

Pihaknya beranggapan, bahwa Mendikbud seharusnya bisa melihat bobroknya sistem pendidikan dan segera membuat kebijakan yang berpihak terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, Perwakilan BEM Universitas Muhammadiyah Malang Diki Wahyudi menambahkan adanya tuntutan itu berlandaskan kesepakatan dan keresahan melihat sistem pendidikan di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak jelas arahnya mau dibawa kemana.

Padahal, semestinya Mendikbud mampu untuk memberikan sistem pendidikan yang layak bagi masyarakat tanah air. “Ini keresahan bersama, terkait sistem pendidikan yang tidak jelas arahnya mau dibawa kemana di tengah pandemi ini,” ungkapnya. (acf/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close