Pemerintahan

Pjs Bupati Malang Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2020

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malang Sjaichul Ghulam mulai melakukan pertemuan-pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan perdana tatap muka secara langsung dilakukan Ghulam -sapaan akrabnya- bersama jajaran Kepala OPD dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Dalam kesempatan awal tersebut, Ghulam menegaskan untuk seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di lingkup Pemkab Malang, harus netral dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) atau ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan terlibat dalam kegiatan kampanye,” tegasnya kepada seluruh peserta yang hadir, Senin (28/9/2020).

Disamping itu, Ghulam juga secara tegas menyampaikan, kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Pemkab Malang bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Karena jika intervensi politik terjadi di lingkup Pemkab Malang akan menyalahi aturan.

“Tahun 2020 ASN harus netral dalam mewujudkan ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis, demi kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red),” ungkapnya.

Karena, disengaja maupun tidak, ketika ASN memberikan dukungan dan turut serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Malang 2020, akan memenuhi unsur pelanggaran dan dijatuhi sanksi.

Terkait sanksi sendiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Wahyu Hidayat yang tampak mendampingi Pjs Bupati Malang mengatakan, bahwa untuk penerapan sanksi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, tergantung kadar pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut.

“Sanksi paling berat ada disiplin ASN. Dimulai dengan teguran, kemudian teguran satu dua, kemudian kita sanksi, penundaan gaji, penundaan golongan, penurunan golongan atau pangkat, mutasi jabatan, sampai dengan pemecatan,” jelasnya.

Maka dari itu, untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap gerak-gerik para ASN, Pemkab Malang bekerjasama dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang.

“Jadi kita merangkul bawaslu, karena bawaslu kan punya anggota sampai ke desa. Saya harapkan dengan bawaslu itu bisa melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Karena selain untuk melakukan pengawasan secara ketat, proses pemberian sanksi kepada ASN harus melalui Bawaslu Kabupaten Malang yang nantinya bakal merekomendasikan kepada Pemkab Malang.

“Nanti itu kita lihat secara kronologis, nanti dari bawaslu yang akan melihat dan baru akan merekomendasikan kepada kita. Bahwa ASN ini bersalah, sanksinya berdasarkan aturan kepegawaian,” jelasnya.

Selain menjalin kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Malang, Wahyu menuturkan, bahwa dari pihak Pemkab Malang pun juga telah mempersiapkan tim untuk mengawasi para ASN agar tetap menjaga netralitas ASN pada saat momentum Pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Kita ada inspektorat, kemudian kita juga ada dari kecamatan kepala OPD. Kepala ODP dengan adanya netralitas ASN, ini kan kita virtualkan sampai dengan semua staf,” pungkasnya. (ta/dn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: