Politik

Tersandung Netralitas, 23 ASN Diperiksa Bawaslu Kabupaten Kediri

Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kediri diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Hal itu disebabkan puluhan ASN tersebut ditengarai tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kediri. Para ASN tersebut terlihat memberikan dukungan terhadap calon yang maju pada Pilkada Kediri. 

Sa’idatul Umah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri mengatakan, 23 ASN ini diperiksa lantaran terpergok berada di tengah acara deklarasi dan memberikan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri. “Itu mereka deklarasi melakukan dukungan dan hadir di dalam proses deklarasi dan jelas-jelas itu ada dan diakui di dalam proses klarifikasi,” sebutnya.

Atas temuan 23 ASN ini, Sai’datul Umah mengaku, akan meneruskan temuan ini terhadap lembaga yang lebih berwenang. Dalam hal ini ada komisi ASN yang nantinya akan mengeksekusi atas dugaan pelanggaran ini.

“Jadi eksekusi maupun sanksi atas dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur kajian temuan Bawaslu ini adalah komisi ASN. Selanjutnya, dari komisi ASN ini akan memberikan eksekusi maupun sanksi terhadap mereka. Nah, dalam hal ini kewenangan Bawaslu adalah memastikan apakah sanksi yang telah diterapkan kepada yang bersangkutan ini benar-benar dilakukan atau tidak,” ungkapnya.

Sedangkan, lewat 23 ASN yang telah diperiksa ini, Sai’datul Umah berharap bisa menjadikan pembelajaran bersama khususnya bagi para ASN yang ada di Kabupaten Kediri. “Jangan sampai ada yang terlibat lagi. Karena kami tak segan untuk memproses apabila di kemudian hari ditemukan dugaan unsur yang menyangkut netralitas ASN dalam Pilkada Kediri,” jelas dia.

Untuk diketahui, Larangan dan sanksi ASN telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil.

Nilai-nilai dasar itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dan semangat jiwa korps.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Hal senada juga terdapat dalam UU Pilkada bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam SE Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Selain itu, PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. (eas/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: