Pemerintahan

Inspektorat Kabupaten Malang Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran ASN

Persoalan salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) yakni Kepala Bidang Olahraga Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang Slamet Suyono, yang telah melakukan tindakan membagikan gambar salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono, berbuntut panjang.

Setelah adanya pemeriksaan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang yang dilakukan sejak hari Rabu (7/10/2020) kemarin, kali ini pihak Inspektorat Kabupaten Malang juga menanggapi tindakan tersebut.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti, mengatakan, bahwa pihaknya hingga sampai saat ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang.

“Jika memang ada dugaan itu, kami menunggu proses penentuan pelanggaran oleh oknum ASN tersebut dari Bawaslu,” ungkapnya kepada MalangTimes, Kamis (8/10/2020).

Setelah mendapatkan hasil keputusan dari Bawaslu Kabupaten Malang, Tridiyah menerangkan, pihaknya akan melakukan proses tingkat pelanggaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemkab akan proses tingkat pelanggaran sesuai dengan aturan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN,” jelasnya.

Lanjut Tridiyah, bahwa jika secara teknis tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin, Inspektorat Kabupaten Malang akan melakukan pemeriksaan kepada ASN tersebut.

“Bila memenuhi indikasi pelanggaran disiplin, bisa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya,” terangnya.

Untuk tingkat pelanggarannya sendiri, Tridiyah menjelaskan, terbagi dalam tiga hukuman sesuai aturan perundang-undangan. Mulai dari hukuman ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas pemerintah. Selain itu terdapat dua tingkatan hukuman yang bakal diterima oleh ASN yang melanggar aturan perundang-undangan.

“Hukuman sedang, berupa penundaan gaji berkala, penundaan pangkat dan penurunan pangkat dalam waktu satu tahun,” ujarnya.

Sedangkan pada tingkatan yang terakhir yakni hukuman yang paling berat dan terbagi menjadi lima tahapan dan diterapkan sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan.

“Berupa penurunan pangkat dalam waktu 3 tahun, penurunan jabatan, pelepasan atau pencabutan jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat,” jelasnya.

Sementara itu, Tridiyah mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan terus melakukan upaya sosialisasi kepada jajaran ASN di lingkup Pemkab Malang terkait netralitas ASN. “Pemkab Malang konsisten terus mensosialisasikan terkait keharusan netralitas ASN dalam Pilkada ini,” pungkasnya. (ta/dn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: