Politik

KPU Kabupaten Malang Khawatir Partisipasi Pemilih Turun karena Covid-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang khawatir partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang akan turun. Hal itu dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda saat ini belum diketahui kapan berakhirnya. Padahal partisipasi masyrakat dipatok cukup tinggi sebanyak 77 persen.

Kehawatiran itu sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. “Tingkat partisipasi masyarakat dalam kondisi normal saja hanya 64 persen. Kita khawatir partisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini menurun, karena kondisi sedang pandemi Covid-19,” ungkapnya ketika ditemui awak media seusai acara diskusi “Dialog Media Publikasi Informasi dan Pemberitaan Di Masa Pandemi” di daerah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10/2020).

Padahal, sambung dia, target awal partisipasi masyarakat sejak awal mencapai 77 persen meskipun kondisi sedang pandemi Covid-19. “Kita menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mampu mencapai 77 persen suara. Dalam hal ini kami membutuhkan media massa untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada nanti agar informasi bisa tersampaikan ke masyarakat,” jelasnya.

Karena itu juga dia menyatakan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi melalui media massa agar tahapan pra pemilihan Pilkada Kabupaten Malang dapat tersampaikan tanpa harus menggelar pertemuan tatap muka.

Dalam diskusi publik tersebut, KPU Kabupaten Malang mengundang perwakilan dari media massa yang ada di Kabupaten Malang. Hadir juga Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah dan Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) dan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) KPU Jawa Timur, Rochani.

Terdapat beberapa aturan yang perlu dilakukan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat perihal tahapan dan mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

Salah satunya yakni PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19.

Pria yang akrab disapa Dika ini juga menuturkan pada aturan terbaru tersebut juga mengatur terkait pengaturan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan para pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya di masing-masing TPS yang ada.

“Di mana pemilih akan dibekali dengan sarung tangan plastik, pengecekan suhu tubuh. Saat di TPS tidak ada interaksi, tidak ada potensi penularan di situ,” tuturnya.

Dika pun menambahkan saat melakukan interaksi antarpemilih dan petugas TPS yang berjaga juga diberikan batas. Mulai pemakaian sarung tangan plastik hingga tinta yang tidak saling bergantian. “Sosialisasi semacam ini, kami membutuhkan media massa untuk menyampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama Komisioer KPI Pusat, Nuning Rodiyah mengatakan bahwa media berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang nantinya akan datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

“Media lah yang saat ini dipandang sebagai sarana paling aman dan sehat dalam menyampaikan berita-berita politik, termasuk kampanye pasangan calon tanpa interaksi secara langsung,” ungkapnya.

Menurut Nuning, media merupakan suatu alat yang saat ini dirasa aman dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah wabah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum diketahui kapan akan berakhir.

Sebagai informasi bahwa untuk di wilayah Kabupaten Malang sendiri hingga sampai saat ini berdasarkan data dari KPU Kabupaten Malang, terdapat 2.012 pemilih yang tergolong DPS (Daftar Pemilih Sementara). Serta untuk TPS berjumlah 4.999 yang di masing-masing TPS tersapat 7 orang sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). (ta/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: