Liputan Khusus

Polemik Proyek RSI UNISMA, Ketua Dewan Made: ‘Jangan Tumpul ke Atas Runcing ke Bawah’

Polemik kelanjutan pembangunan RSI UNISMA yang disebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Sebagai wakil rakyat, dewan menghendaki agar proses pembanguan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, proses pembangunan yang diketahui belum memiliki IMB pasca ada kecelakaan kerja tersebut memang sudah menjadi perhatian tersendiri. Dia pun telah meminta Komisi C segera melakukan koordinasi dengan bagian hukum di Komisi A DPRD Kota Malang. Karena secara aturan, pembangunan tanpa dilengkapi IMB sangat tidak dibenarkan.

“Kami minta jangan sampai pandang bulu dan menimbulkan kesan tumpul ke atas runcing ke bawah,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Dia berharap, Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang yang berkaitan dengan IMB maupun Perda lain lebih ditegakkan lagi. Satpol PP sebagai penegak perda ia harap bisa lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, penertiban terus dijalankan sebagaimana peraturan yang mengikat.

“Karena selain RSI UNISMA, keluhan berkaitan dengan IMB juga banyak dari masyarakat, maka ini perlu menjadi perhatian,” urainya.

Made menegaskan jika legislatif siap turun ke lapangan untuk melakukan kroscek di lapangan. Terlebih, dalam kasus kecelakaan kerja sebelumnya juga telah menimbulkan korban. Dia berharap agar kasus serupa tak terjadi. “Dewan siap turun dan mengawal ketat,” terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin menambahkan, Komisi C DPRD Kota Malang sudah berencana melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam kecelakaan kerja di RSI UNISMA. Rencananya, pekan depan pihaknya akan mengundang RSI UNISMA beserta Disnaker-PMPTSP Kota Malang juga Dinas PUPRPKP untuk mengetahui lebih detail berkaitan dengan polemik tersebut.

“Dan kalau memang benar belum mengantongi IMB, maka harus ditindak. Satpol PP harus bergerak segera,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman menyebut, undangan tersebut intinya akan menggali informasi lebih mendetail berkaitan dengan proses mengurus izin hingga proses pembangunan. Dia berharap, tidak ada lagi pembangunan di Kota Malang yang tak sesuai prosedur.

“Karena sudah jelas ada dalam Perda Koya Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sudah jelas jika setiap bangunan harus memenuhi unsur persyaratan. Di antaranya adalah IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tegasnya. (pa/yah)

Powered by WPeMatico

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: