Desa Adat Pasang Badan, Hakim Buleleng Tolak Gugatan Tanah Ayahan Desa

by -22 views
Desa Adat Pasang Badan, Hakim Buleleng Tolak Gugatan Tanah Ayahan Desa

SINGARAJA – Tanah Ayahan Desa (AYD) Banjar Adat Pakraman Peguyangan yang tercatat sebagai aset Desa Adat Buleleng digugat di Pengadilan Negeri Singaraja.

Desa Adat Buleleng juga sudah melanggar hukum. Alhasil, majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan gugatan itu tidak bisa diterima.

Hasil gugatan bahkan sudah diserahkan saat sidang baru memasuki tahap putusan sementara. Gugatan sebenarnya dimulai pada 12 Agustus 2000.

Saat itu sejumlah warga, yakni Luh Padmi Armini, Kadek Sony Sukesi, dan Nyoman Dodi Iranto, menggugat ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Mereka mengaku memiliki hak atas tanah. Klaim tersebut dibuat berdasarkan Padol Nomor 97 Tahun 1948.

Sementara itu, Desa Adat Buleleng juga mengklaim memiliki hak atas tanah seluas 158 meter persegi.

Baca:  Muncul Spanduk Baru, Perbekel Bungkulan: Saya Sendiri yang Pasang

Desa adat mengklaim kepemilikan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 473 / Kelurahan Astina yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketiga warga tersebut kemudian menggugat Kelian Desa Adat Buleleng. Mereka juga menuntut Putu Bangkit Sanjaya dan Kadek Angga Sanjaya, krama yang tinggal di rumah di atas tanah.

Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung I Gede Karang Anggayasa dan Hakim Anggota AAN Budhi Dharmawan dan I Nyoman Dipa Rudiana, memutuskan menolak gugatan tersebut.

Dalam putusan sela, Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Majelis hakim juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memutus sengketa dalam perkara tersebut.

Baca:  Indonesia maju ke semifinal FIBA Esports Open III 2021

Panel juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.540.000. Kelian, Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisna, mengatakan, pihaknya akan terus memasang agen-agen untuk aset-aset milik desa adat tersebut.

Termasuk tanah bapak desa. Menurutnya, desa adat memiliki ratusan bidang tanah AYD di berbagai banjar adat. Sebagian besar berada di Banjar Adat Paketan, Banjar Adat Bale Agung, dan Banjar Adat Banjar Tegal.

“Ini aset desa adat dari generasi ke generasi. Makanya kita simpan. Kalau ada yang menempatinya silakan saja. Tentu ada hak dan kewajibannya dalam mengelola aset ini,” kata Sutrisna.

Jika ke depan masih ada pihak yang berselisih, dia berharap bisa diselesaikan secara internal di kampung adat dulu. Pasalnya, desa adat memiliki lembaga Kertha Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat.

Baca:  Bupati Tabanan tinjau belajar daring di SMPN 1

“Kalau tidak bisa diselesaikan secara internal di desa adat, mohon dibawa ke hukum positif. Belajar dari gugatan ini,

Kami akan terus menjaga aset desa adat. Apalagi yang berstatus tanah. Sehingga ada kepastian hukum kepemilikan desa adat, ”kata Sutrisna.

.

Komentar