Asal-Usul Penggelapan Rp40 M yang Menjerat Tiga Pejabat Pelindo III

by -50 views
Asal-Usul Penggelapan Rp40 M yang Menjerat Tiga Pejabat Pelindo III

DENPASAR – Tiga petugas di bawah PT Pelindo III yang menjadi tersangka kasus penggelapan itu membuat publik kaget. Pasalnya, hubungan PT Pelindo Energi Logistik (PEL) dan Terminal Gas PT Benoa sebenarnya cukup akrab pada awalnya.

Ketiga pejabat BUMN tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PEL), Kokok Susanto, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PT Pelindo III; GM PT PEL Bali Nusra Regional, Irsyam Bakri; dan Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PEL), Wawan Sulistiawan.

Ketiga petugas tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (31/3) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Ketiganya diduga menggelapkan dana untuk proyek pembangkit listrik PLTG Pesanggaran. Dalam kasus dugaan pidana tersebut, PT Terminal Gas Benoa (BGT) mengalami kerugian sebesar Rp 40 miliar.

Sebelum membahas kasus yang melibatkan tiga pejabat senior PT Pelindo Energi Logistik, cucu perusahaan milik pemerintah PT Pelindo III, lebih baik kita ingat proyek konversi pembangkit listrik dari solar menjadi gas di Pembangkit Sulawesi Selatan / PLTD (sekarang PLTG) Pesanggaran, Denpasar yang resmi beroperasi pada tahun 2016.

Proyek konversi bahan bakar pada pembangkit ini dimiliki oleh PT Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Presiden Joko Widodo mengunjungi megaproyek listrik 35 ribu MW, pada 11 Juni 2016.

Jadi, PT Indonesia Power tidak berfungsi sendiri. Agar dapat menangani Pelanggaran PLTG, maka penyediaan LNG (Gas alam cair). Sedangkan pasokan LNG untuk Pelanggaran PLTG, harus diangkut dari Bontang (Kalimantan Timur) melalui jalur laut. Dan sesampainya di Bali, LNG disimpan dalam bentuk kapal sebagai terminal LNG di perairan Dermaga Selatan, Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Baca:  JPU Kembali Perpanjang Masa Penahanan Enam Oknum Pejabat Dispar

Tempat penyimpanan ini berupa dua buah kapal. Salah satunya adalah Floating Storage Unit atau FSU, dan yang lainnya adalah Floating Regasification Unit atau FRU. FSU untuk menyimpan LNG yang masuk, sedangkan FRU adalah tempat untuk mengubah LNG yang dicairkan menjadi gas agar dapat digunakan di pembangkit listrik.

Penyimpanan dan regasifikasi ini tidak dilakukan oleh PT Indonesia Power sendiri. Namun dengan kerjasama PT PEL. Namun, PT PEL juga tidak melakukannya sendiri. Perusahaan pelat merah itu selanjutnya menjalin kerja sama dengan PT Benoa Gas Terminal, anak usaha PT Jaya Samudra Karunia (JSK) yang berbasis di Jakarta.

Perjanjian kerja sama dimulai pada 2016 dan berakhir pada Mei 2021, kata Direktur Reserse Kriminal Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho di Polda Bali, Selasa (20/4).

Yuliar menjelaskan ada dua alasan penting dalam kesepakatan tersebut. Yaitu Capex (belanja modal / pembiayaan modal) dan Opex (belanja operasional / pembiayaan operasional).

Dalam hal capex, PT BGT harus membangun atau menyelesaikan kapal bernama Lumbung Dewata yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gas.

Sedangkan untuk Opex, operasi pengisian gas dari Lumbung Dewata ke IP dikendalikan oleh PT BGT. Karena peran tersebut, secara teknis pembayaran isi ulang gas yang dilakukan oleh PT BGT kepada PT IP dibayarkan melalui PT PEL. Jumlahnya Rp 4 miliar sebulan. Dari jumlah itu, PT BGT mendapat bagian Rp 2 miliar setiap bulan.

Baca:  Diduga Selewengkan Dana Hibah, Perbekel Banjar Diadukan ke Kejati Bali

Namun, saat kesepakatan baru berjalan selama tiga tahun, tepatnya pada Juni 2019, Irsyam atas perintah Kokok mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PT BGT. Nyatanya, PT BGT sudah keluar. Belakangan, PT PEL mengambil alih kepemilikan kapal dan operasi pengisian bahan bakar gas.

Padahal, PT BGT telah mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan kapal yang menjadi tempat penyimpanan dan regasifikasi itu. Yakni, PT JSK mengaku menghabiskan modal USD100 juta. Sekitar Rp1,5 triliun. Kapal itu dibuat dan didatangkan langsung dari Korea Selatan.

Surat Kokok kepada Irsyam untuk mendepak PT BGT dengan alasan PT BGT mengganti awaknya. Faktanya, pergantian awak adalah hal biasa, dan tidak mempengaruhi pengoperasian kedua terminal LNG.

“Mereka (PT PEL) mengaku nanti tidak akan bisa buru-buru (mengisi ulang gas). Tapi ini dibantah karena sudah dilakukan pergantian kru,” jelasnya.

Tak hanya itu, Wawan juga diduga memeras peralatan Vaporizer di kapal LNG untuk sampai ke PT IP. Berdasarkan dokumen tersebut, alat tersebut dimiliki oleh BGT. Tiba-tiba stikernya diganti lalu diganti. Nantinya perangkat tersebut akan dipasang di bawah kendali PT PEL.

Akibat dikeluarkannya PT PEL dari proyek tersebut, PT BGT kehilangan pendapatannya. Perusahaan swasta itu juga mengaku rugi Rp40 miliar. Ini dari Juni 2019 sampai Januari 2021, yaitu 20 bulan, dengan penghasilan yang seharusnya diterima sesuai kesepakatan Rp 2 miliar per bulan. Tentunya seiring berjalannya waktu, kerugian PT BGT terus membengkak.

Baca:  KSP: Media massa jembatan kebebasan berekspresi publik di era medsos

“Pada Januari 2021, PT BGT memprotes dan melaporkan kasus tersebut ke polisi,” ujarnya.

Setelah mendapat laporan dari PT BGT, penyidik ​​Ditreskrimsus memeriksa para saksi. Sedikitnya 18 saksi diperiksa dalam kasus tersebut.

“Kemudian ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Maret 2021,” kata Yuliar.

Ketiga pejabat BUMN tersebut didakwa menggunakan Pasal 372 setara dengan Pasal 55 bersama dengan Pasal 56 KUHP. Itu gelap bersama dan lagi dan lagi.

Ancaman hukuman penjara selama 4 tahun, tambahnya, mencatat bahwa hingga saat ini ketiga petugas tersebut belum ditangkap.

Ditreskrimsus juga telah berkoordinasi dengan Indonesia Power terkait masalah tidak ada gangguan pada proses kelistrikan di Bali, dan hal ini terus berlanjut sejak awal kasus diberitakan. Dalam kasus ini, kata Yuliar, PT Indonesia Power tidak mengalami kerugian. Pasalnya, kasus ini tidak mempengaruhi operasional PT IP. Pasokan gas untuk kebutuhan listrik tetap lancar.

Sementara itu, Humas PT Pelindo III Wilayah Bali, Nusra Siti Juairiah, enggan berkomentar panjang lebar terkait kasus tersebut. Dia hanya mengatakan PT Pelindo III tidak akan menghalangi proses yang sedang berlangsung di pihak kepolisian.

“Setahu saya, tidak ada manajemen yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut,” kata Siti Juairiah saat ditemui wartawan di kantor PT Pelindo III di kawasan Pelabuhan Benoa, Selasa sore (20/4).

.

Komentar