60 Persen Perusahaan di Jembrana Belum Bayar Upah Sesuai UMK

by -31 views
60 Persen Perusahaan di Jembrana Belum Bayar Upah Sesuai UMK

NEGARA – Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Jembrana menyoroti kinerja Pemkab Jembrana karena dinilai kurang tanggap terhadap ketenagakerjaan. Bahkan masalah ketenagakerjaan selama bertahun-tahun tidak pernah menjadi solusi, misalnya terkait upah minimum kabupaten yang belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan atau pengusaha di Jembrana.

Faktanya, ada sekitar 60 persen perusahaan yang tidak membayar sesuai upah minimum. Hal tersebut disampaikan Kepala SPSI Jembrana Sukirman.

Dijelaskannya, dari sejumlah permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Jembrana selama ini, buruh selalu menjadi korban. Contoh UMK yang paling nyata adalah Rp 2.557.102,17 yang semestinya diterapkan sejak awal tahun 2021, hingga memasuki April, belum semuanya menerapkannya.

“Perhitungan kami baru sekitar 40 persen yang menggunakan UMK,” jelasnya.

Baca:  NU Jatim: Hukum vaksinasi adalah wajib

Menurutnya, persoalan UMK itu klasik. Setiap tahun ada aturan tentang jumlah UMK yang ditetapkan pemerintah, namun kenyataannya tidak pernah diterapkan. Perusahaan terkesan tidak peduli dengan UMK, sehingga masih ada yang membayar gaji di bawah UMK.

“Pantauan, pembangunan perusahaan yang seharusnya dilakukan pemerintah, ternyata tidak dilakukan. Hingga para pekerja menjadi korban,” jelasnya.

Terlepas dari permasalahan penyelenggaraan UMK yang terjadi setiap tahun dan belum ada solusinya, permasalahan yang terjadi di setiap perusahaan menjadikan tenaga kerja atau karyawan sebagai korban.

Salah satu hal yang masih digeluti SPSI adalah masalah gaji salah satu perusahaan di Jembrana yang belum dibayarkan selama dua bulan, bahkan THR 2020 tidak diberikan hingga hari libur lagi di tahun 2021, seharusnya THR tidak dibayarkan.

Baca:  Inspiratif, Terdampak Covid-19, Produksi Pupuk untuk Bertahan Hidup

Selain itu, semua karyawan diberikan istirahat sementara tanpa jaminan bahwa mereka akan dipekerjakan kembali.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh terjadi jika pemerintah dalam hal ini badan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pembinaan. “Selama ini kami menilai peran pemerintah masih belum berpihak pada para pekerja. Kantor yang bertanggung jawab atas tenaga kerja jalan ada,” jelasnya.

Terkait masalah ketenagakerjaan dengan perusahaan, lanjut Sukirman, mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Jembrana. Namun hasil mediasi pesimis untuk ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan jika instansi terkait tidak memantau dan memberikan arahan.

Dalam mediasi kemarin, ternyata jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dipromosikan ke tingkat provinsi atau menjadi mediasi untuk kedua kalinya. Kemudian advokat membayar hak tenaga kerja yang tidak dibayar. Jika perusahaan tidak patuh, maka akan dibawa ke pengadilan hubungan industri.

Baca:  Jangan sembarangan konsumsi antibiotik guna hindari masalah kesehatan

“Hasil mediasi normatif. Kalau pemerintah diam setelah itu tidak akan dilaksanakan,” ujarnya.

.

Komentar