Penggalian Dana Punia Yayasan Punia Hindu Nasional Dipernyatakan

by -16 views
Penggalian Dana Punia Yayasan Punia Hindu Nasional Dipernyatakan

DENPASAR – Praktisi hukum, I Nengah Yasa Adi Susanto, SH, MH mempertanyakan transparansi penggalangan dana melalui leaflet kupon yang dilakukan oleh Badan Dana Nasional Hindu Punia (Yayasan Punia Hindu Indonesia). Ia mengatakan, kupon itu ditujukan kepada instansi pemerintah di Bali dengan nilai kupon Rp10.000 per saham.

Menurut dia, penggalangan dana melalui pembagian kupon sudah dilakukan sejak 2004. Dana yang terkumpul sejak 2004 diperkirakan sudah terkumpul lebih dari Rp 141 miliar.

“Jika ada pihak tertentu, terutama yayasan yang akan menghimpun dana, harus mendapat izin sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pemungutan Uang atau Barang,” ujarnya, Selasa (4/5/2021).

Ia melanjutkan, selain itu juga harus dipenuhi sesuai amanat PP 29 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Penghimpunan Sumbangan. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 disebutkan bahwa pengumpulan uang atau barang dalam Undang-Undang Nomor 9/1961 memiliki arti yang sama dengan menghimpun sumbangan, yaitu setiap upaya mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan di bidang kemasyarakatan, kesejahteraan mental / agama / spiritualitas, keyakinan, pendidikan dan bidang budaya.

Pegawai yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam UU 9 Tahun 1961 adalah Kementerian Sosial apabila pemungutan dilakukan di seluruh negeri atau di luar wilayah tingkat pertama (provinsi) atau untuk menyelenggarakan / membantu wirausaha sosial di luar negeri. Sedangkan izin dari Gubernur diperlukan jika pemungutan dilakukan di seluruh wilayahnya di luar wilayah tingkat II (kota / kabupaten) dalam wilayah wilayah tingkat I yang bersangkutan.

Baca:  Pakis Bali gencar sosialisasikan organisasi melalui media

Praktisi hukum yang biasa disapa Jero Ong ini menambahkan, dugaan pemerasan dengan alasan dana punia harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum dan siapa pun yang terlibat harus diusut.

“Termasuk anggota DPD RI, Arya Wedakarna yang diduga penggagas penggalangan dana ini. Saya berharap Petugas Penegak Hukum mengambil langkah cepat untuk memproses kasus dugaan pemerasan ini dan jika memang ada dugaan terkait pencucian uang juga harus dilakukan. diproses. ke TPPU agar uang yang diperoleh dari penggalangan dana dapat diselidiki secara menyeluruh.Jadi karena kupon dana punia dari Badan Dana Hindu Nasional Punia (BDPHN) juga atas nama Yayasan yaitu Yayasan Hindu Punia Indonesia, semuanya Organ yayasan yang terlibat harus diusut secara menyeluruh dan jika tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan Yayasan bisa dituntut. Terhadap Pasal 5 hingga Pasal 70 UU Yayasan, “pungkasnya.

Atas komentar para praktisi hukum tersebut, Arya Wedakarna pun angkat bicara. Dia menjelaskan bahwa memang benar dia adalah pendiri dan penasehat Organisasi Dunia Hindu. Ia menjelaskan, saat ini yayasan yang berdiri sejak 2004 itu dijalankan oleh pemuda Hindu. AWK juga mengatakan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran dana punia yang diarahkan ke yayasan.

Baca:  WOW Soal Rumjab, Eks Sekkab Blak-Blakan Sebut Pejabat yang Terima Uang

“Boleh dicek, laporan dana Punia sudah terbit di majalah Hindu Raditya sejak tahun 2005. Jadi LPJ sangat transparan. Kemudian diserahkan langsung ke donatur kita. Dan dasar hukumnya berlaku. Itu dasar sesuai dengan ketentuan. yayasan. Setiap warga negara Indonesia berhak bersosialisasi. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yayasan ada. Dan terdaftar juga di Direktorat Jenderal Hindu di Kementerian Agama, ”jelas AWK saat dikonfirmasi, Selasa (4/5/2021) malam.

Ia melanjutkan, pada yayasan ini, AWK hanya berperan sebagai penasehat. Bukan kepala lembaga. Ia juga menegaskan bahwa yayasan memiliki badan hukum dengan akta notaris sesuai dengan keputusan Menteri Hukum.

Yayasan juga memiliki NPWP dan mematuhi pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Soal dana mereka semua sudah mendapat ijin dari satu atap mod tanam dan dinas terpadu dari kantor DPMPTSP Provinsi Bali (DPMPTSP) terlampir SK. Membentuk yayasan dengan dakwah adalah hak warga negara Indonesia. Dan khusus beasiswa sarjana bekerjasama dengan The Sukarno Center yang dipimpin oleh The Sukarno Center oleh Bu Sukmawati Soekarno, ”lanjutnya.

Ia menegaskan, terkait pergerakan dana Nasional Hindu Punia, menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu legal.

“Mohon dikoreksi bahwa Arya Wedakarna juga seorang donatur. Donatur saya. Sekarang, karena saya pejabat negara, saya tidak bisa terlibat dengan yayasan. Sebaliknya, saya menyumbangkan uang saya untuk dana nasional Hindu Punia. Semua laporan pertanggungjawaban dapat diakses Sejak 2005. Raditya Hindu bisa beli majalah di Gramedia kok ada laporan tiap bulan. Secara rutin. Dari awal saya tekankan transparansi. Kami juga bantu, beasiswa, fokus pura-pura. Dan bantu yang sakit. Juga ada Instagram. Semuanya terbuka, “katanya.

Baca:  Jaga ketahanan pangan, PUPR kelola lumbung pangan berkelanjutan

Tentang pernyataan non-transparan pengelolaan dana, AWK mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Dugaan itu tidak benar. Ini tidak berdasar. Kalau mau dicek silahkan tanya ke dinas perizinan di Denpasar dan dinas perizinan di Bali tentang pungutannya. Yang pertama adalah surat tanda registrasi dari dinas investasi dan PTSP kota Denpasar. ada juga dana Punia. Dan “Ada izin untuk semua orang. Sebagai pembina, saya juga seorang donatur. Bahkan donatur terbesar adalah AWK. Termasuk pemberian beasiswa. Dan ada kisah suksesnya,” imbuhnya.

AWK mengaku telah memberikan beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. “Saya mau membagi kekayaan saya kemana-mana, kenapa saya protes. Aneh begitu. Lebih baik yang memprotes merefleksikan sendiri apa yang mereka lakukan. Bagus karena WNI punya dasar hukum. Semuanya ditanggung oleh hukum. Dan ini sah. semua. Jadi saya tidak menanggapi semua tuduhan itu, “ujarnya.

.

Komentar