Redam Aksi Warga Tolak Pabrik B3, Bupati Tamba: Stop Dulu Sementara!

by -16 views
Redam Aksi Warga Tolak Pabrik B3, Bupati Tamba: Stop Dulu Sementara!

Pasalnya, proses pembangunan dan izin sudah dikeluarkan pada pemerintahan bupati sebelumnya. Tetapi di sisi lain,

Bupati harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang bertahun-tahun menolak membangun pabrik pengolahan B3.

Ditemui di sela-sela kunjungan memantau vaksinasi pekerja di pabrik pengalengan ikan di Desa Pengambengan, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan,

Biasanya, pembangunan pabrik pengolahan B3 sudah memiliki syarat untuk dikembangkan.

Karena izin Amdal sampai izin mendirikan bangunan keluar. “Biasanya sudah ada izin,” kata Bupati Tamba.

Pemerintah daerah Jembrana tidak bisa segera mencabut izin tersebut. Misalnya, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Karena dalam pengambilan keputusan pencabutan harus dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan masalah lain.

“Saya juga harus menghormati keputusan bupati sebelumnya. Karena terkait pabrik sampah B3 ini, semua proses perizinan sudah diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, sebagai Bupati Jembrana hendaknya mendengarkan dan mengapresiasi warga Desa Pengambengan yang menyampaikan aspirasi menolak pembangunan pabrik pengolahan B3.

“Makanya susah, seperti makan nangka. Jangan makan tapi dapat karet saja. Izin sudah dikeluarkan, salah satu pihak menuntut masyarakat,” jelasnya.

Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memberitahu perusahaan yang akan membangunnya untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan sampai situasi di Jembrana kondusif, khususnya di Desa Pengambengan.

Baca:  Ortu Minta Kepsek yang Cabuli Siswi Dicopot, Disdik Jembrana Ogah

“Jangan beraktivitas, biar suasananya kondusif. Apalagi di hari libur. Hargai liburan sampai kondusif,” jelasnya.

Dalam proses pembangunan pabrik pengolahan B3 tersebut, izin amdal dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, proses mendapatkan izin itu berjalan dari bawah,

dimulai dari kesepakatan pendamping dan pengajuan tanah yang dikeluarkan oleh I Putu Artha selaku Bupati Jembrana sebelumnya.

Sedangkan izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana hanya berupa izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan pada 8 Desember 2020 atau sehari sebelum Pilkada Jembrana.

Sejak pergantian Bupati Jembrana dari I Putu Artha menjadi I Nengah Tamba sebagai bupati terpilih yang dilantik pada 26 Februari lalu,

sampai saat ini PT. Klin sebagai perusahaan yang akan dibangun tidak pernah bertemu dengan camat yang baru, tetapi tiba-tiba menyurati desa bahwa pembangunan akan dimulai.

Seperti diketahui, puluhan warga Desa Pengambengan mendatangi jajaran DPRD Jembrana dan jajaran Bupati Jembrana, Senin (3/5) lalu.

Kedatangan warga untuk menyampaikan keinginan menolak pembangunan pabrik pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Pengambengan.

Baca:  Kompetisi Inovasi PLN berhadiah Rp1 miliar ditutup 24 Mei 2021

Meskipun semua izin telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah,

Warga tetap menolak pembangunan pabrik karena proses perizinan dianggap sepenuhnya rekayasa dan non-transparan.

Menurut Hadi, salah satu perwakilan warga, penolakan warga terhadap pabrik pengolahan B3 sudah dilakukan sejak 2017.

Sebanyak tiga perusahaan berencana membangun, namun sejauh ini satu perusahaan sudah mendapat izin.

Namun prosesnya, mulai dari amdal yang diadakan di Jakarta hingga IMB, dinilai tidak terbuka untuk pemerintah.

“Proses amdal tidak melibatkan masyarakat yang membantu dan terkena dampak, kecuali lima perangkat desa yang dianggap mewakili warga Desa Pengambengan,” jelasnya.

Warga mencurigai proses persetujuan hingga terbitnya Amdal dan IMB itu palsu. Pasalnya, masyarakat filter belum mengetahui perusahaan yang akan membangun pabrik B3.

Kemudian dari sisi dokumen, bahwa tata ruang kawasan Desa Pengambengan merupakan kawasan industri.

Dalam perjanjian pabrik B3, penyimpangan tersebut masuk dalam kategori industri khusus. Sedangkan pembangunan pabrik limbah B3 tidak termasuk dalam industri khusus.

Kemudian kesepakatan lain yang menyatakan bahwa limbah B3 merupakan limbah pabrik yang terintegrasi. Sedangkan Desa Pegambengan merupakan pabrik pengolahan ikan.

Baca:  Ketua MPR: ubah status KKB jadi teroris

Kemudian usulan alih fungsi lahan dikeluarkan oleh Bupati Jembrana sebelumnya, I Putu Artha, yang merekomendasikan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan industri untuk pabrik limbah medis seluas 16 hektar.

Sedangkan dalam peraturan bupati, luas lahan pertanian minimal 1 hektar. Begitu juga dengan RTRW PP 11 tahun 2012, untuk industri tipikal minimal 5 hektar.

Padahal, limbah B3 hanya seluas 16 hektar. Mengapa disetujui? Meski jelas tidak sesuai dengan aturan.

Oleh karena itu, warga meminta Bupati Jembrana untuk meninjau atau merevisi izin yang diberikan kepada PT. Klin sebagai pabrik pengolahan limbah B3.

Warga juga meminta untuk ditindaklanjuti, karena ada batasan administratif dan pidana dari proses perizinan ini.

Hadi menegaskan warga belum menyetujui pabrik limbah B3 sejak 2017. Namun, proses perizinannya mendadak, termasuk IMB yang dikeluarkan sehari sebelum hari pemungutan suara, yakni 8 Desember 2020.

Karena itu, warga meminta pemerintah duduk bersama warga dan PT. Klin. Tujuannya agar instansi dan perusahaan terkait bisa menjelaskan proses sosialisasi hingga pemberian izin.

.

Komentar