DPRD Tabanan Soroti Tunggakan Pajak hingga Rp 55 Miliar

by -12 views
DPRD Tabanan Soroti Tunggakan Pajak hingga Rp 55 Miliar

TABANAN – Hutang atau tunggakan Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp 55 miliar kini masih menjadi pekerjaan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bahkan untuk mengatasi masalah wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) telah menerapkan pemutihan denda dan bunga PBB-P2.

Akumulasi debitur pajak yang mencapai puluhan miliar menarik perhatian anggota DPRD Tabanan.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, masalah piutang PBB-P2 menjadi kendala yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Karena ini juga menyangkut PAD Tabanan.

Salah satu cara pembangkitan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki data yang berkaitan dengan wajib pajak dan objek pajak. Sehingga dapat dipastikan apakah piutang yang ada sejak kewenangan penagihan dialihkan dari KPP Pratama pusat ke daerah pada tahun 2012. Itu fiktif atau nyata.

Baca:  2021, Kasad pastikan pengadaan kendaraan TNI AD lebih banyak

“Apakah benar ada objek dan kewajiban? Selain memberikan potongan denda dan manfaat pajak kepada masyarakat,” kata Eka Nurcahyadi.

Di luar program dengan menyisihkan denda dan tunjangan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan koordinasi antar pihak yang terkait dalam hal ini. Terutama yang berkaitan dengan penyelarasan data.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah bekerjasama dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan Pertanahan Negara).

“Kami minta sinkronisasi data cukai. Jadi masalah utang jelas. Sehingga bisa diambil kebijakan apakah akan ada pemutihan pajak atas piutang,” kata politisi dari Marga, Tabanan.

Ia menambahkan, banyak permasalahan yang muncul dalam urusan PBB-P2. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan mentransfer SPPT.

Baca:  Puluhan Laptop Pemberian Pemkab Badung Hilang di Sekolah

“Kalau begitu, ini berarti utang palsu. Tapi kalau tanahnya ada, menurut sertifikat, berarti wajib pajak tidak mau membayar,” jelasnya.

Masalah lainnya adalah perbedaan luas tanah yang menjadi objek pajak dan kewajiban membayar pajak. Misalnya, luas tanah sebenarnya hanya 50 hektar, tetapi pembayarannya adalah 57 hektar. Di SHM, tanah milik warga saat membayar pajak 50 hektar, bahkan tercatat 57 hektar.

“Sekarang ini yang jadi masalah, jadi kita perlu sinkronisasi data pajak agar jelas,” katanya.

.

Komentar