Ada Kekosongan Hukum, Kejati Bali Jangan Asal Lelang Aset Tri Nugraha

by -3 views
Ada Kekosongan Hukum, Kejati Bali Jangan Asal Lelang Aset Tri Nugraha

DENPASAR -Pakar hukum pidana Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ketut Ariawan mengingatkan penyidik ​​Kejaksaan Tinggi Bali untuk tidak sembarangan melelang aset milik mendiang Badung dan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha, 53 tahun. Diketahui Tri Nugraha bunuh diri saat akan dijebloskan ke sel setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Tinggi Bali.

Menurut Ariawan, saat ini ada kekosongan hukum setelah Tri dinyatakan meninggal dalam kasus bunuh diri Agustus lalu.

Kekosongan hukum yang disebutkan Ariawan adalah Tri Nugraha saat meninggal masih berstatus tersangka, belum menjadi terdakwa yang diadili di pengadilan.

Sebaliknya, jika Tri Nugraha meninggal dunia dengan status tergugat, maka harta bendanya dapat dilelang atas perintah pengadilan.

Baca:  Ketua DPR minta pencarian KRI Nanggala-402 dioptimalkan

“Karena tersangka meninggal sebelum dijadikan terdakwa, ada kekosongan hukum. Apakah harus diartikan tersangka juga terdakwa? Dasar hukumnya harus jelas,” kata Ariawan melalui telepon genggamnya.

Status tersangka inilah yang membuat aset Tri Nugraha bersifat sementara. Kejaksaan Agung Bali menyitanya dalam rangka pemeriksaan barang bukti di persidangan.

“Kalau statusnya tersangka, maka barangnya masih disita. Artinya (harta) masih sementara dan belum disita untuk negara,” katanya.

Akademisi dari Pancasari, Buleleng mengatakan, dalam situasi mengambang seperti sekarang, penyidik ​​tidak bisa langsung melelang. Penyidik ​​harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Ariawan, jika penyidik ​​Kejaksaan Agung Bali terus memaksakan lelang, dikhawatirkan akan muncul masalah baru.

“Aset itu disita dan dijadikan barang bukti berdasarkan perintah pengadilan. Inilah yang disebut batal demi hukum,” kata seorang penggemar tua Jeep.

Baca:  Menkes: Kedatangan 100 juta vaksin tidak pasti akibat embargo

Wacana lelang aset Tri Nugraha memang menuai banyak kontroversi. Sebelumnya, ada dua orang yang mengaku keberatan dengan rencana lelang tersebut karena sudah membayar mobil Tri Nugraha.

Mobil itu dibayar sebelum disita penyidik ​​Kejaksaan Agung Bali. Hanya transaksi yang dilakukan dengan ramah.

Mobil itu disebut-sebut tidak terkait kasus gartifikasi Tri Nugraha dan pencucian uang. Kebetulan saat penyitaan, mobil berada di rumah Tri Nugraha.

Dalam kasus korupsi besar-besaran, di Indonesia kasus serupa juga terjadi. Salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Namun, Suharto sakit, sehingga kejaksaan menghentikan kasus pidananya.

Namun, Kejaksaan Agung mengajukan gugatan perdata untuk menyita uang hasil suap Soeharto. Dalam kasus perdata ini, Soeharto atau ahli warisnya akhirnya lolos dari hukuman. Yang dihukum adalah Yayasan Supersemar membayar Rp 4,4 triliun atau asetnya disita.

Baca:  Pekerja Pariwisata di Gerokgak Berbondong-Bondong Ikut Vaksinasi

.

Komentar