Gubernur Koster Akhirnya Cabut Instruksi Pemadaman LPJ Saat PPKM

by -4 views
Gubernur Koster Akhirnya Cabut Instruksi Pemadaman LPJ Saat PPKM

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengambil sikap selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Covid -19 Tingkat 3 (PPKM).

Sikap gubernur tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pembatasan 3 Covid 19 Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Sesuai dengan SE tersebut, Koster tidak lagi meminta camat untuk mematikan lampu jalan (LPJ).

“Lampu jalan tidak dimatikan. Lampu hanya dimatikan di tempat-tempat yang berpotensi ramai. Misalnya di lapangan Taman Kota, Padang I Gusti Ngurah Made Agung, Ladang Puputan Margarana, objek atau destinasi wisata, dll,” terangnya. Gubernur Koster dalam rilis resmi.

Seperti diketahui, dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Bali pada 3-20 Juli lalu, Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas memerintahkan para kepala daerah untuk memadamkan LPJ di tempat-tempat penting dan berpotensi publik.

Baca:  Terharu, Bupati Suwirta Bantu Bangun Dapur Baru Warga Miskin Klungkung

Sayangnya, perintah Gubernur Bali itu tak berjalan mulus. Sebaliknya, atas perintah orang nomor satu di pemerintahan Provinsi Bali itu, banyak bupati, termasuk Kapolres, menolak.

Salah satu kepala daerah yang menolak, yakni Bupati Giri Prasta.

Pemkab Badung tegas menolak karena padamnya Lampu Jalan Umum (PJU) selain membahayakan dan membahayakan keselamatan warga. Penghapusan LPJ saat PPKM Darurat juga akan memicu potensi masalah baru di bidang keamanan atau kriminalitas.

“Di Badung, kami tidak mengikuti kebijakan pemadaman PJU sejak awal PPKM Darurat, karena pertimbangan keselamatan dan keamanan pengguna jalan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, AA Ngurah Rai Yuda Darma Senin lalu (19 ) / 7).

Baca:  Indonesia - Belanda kerja sama rekrutmen perawat

Kini dengan perluasan PPKM dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Gubernur Koster mencabut arahannya. Dikatakannya, sejumlah tempat yang berpotensi mengundang keramaian atau keramaian akan tetap ditutup setelah tenggat waktu yang ditetapkan SE gubernur.

Dalam SE terbaru, secara umum ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid 19 hampir sama dengan Surat Edaran Permendikbud tersebut. Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Umum (PPKM) Kovid Emergency 19 Tata Hidup Baru di Provinsi Bali.

Setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 dikenakan beberapa konsesi untuk sektor penting dan tidak penting,

Baca:  Buleleng terima tambahan vaksin untuk 30.000 orang

Sektor non-esensial dapat beroperasi dengan 25% karyawan bekerja di kantor/toko dan mengutamakan transaksi online, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan beroperasi hingga pukul 21.00 WITA, (dalam Surat Edaran lama, sektor-sektor penting tidak diperbolehkan beroperasi).

Untuk kegiatan makanan/minuman seperti di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan warung jajanan dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, mengutamakan delivery (delivery service), hingga pukul 21.00 WITA. (dalam Surat Edaran yang lama, jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 WITA).

Surat Edaran ini berlaku sejak Rabu 21 Juli 2021 sampai dengan Minggu 25 Juli 2021.

.

Komentar