Bupati Ipuk Dorong BPD dan Pemdes Bangun Sinergisitas

by -18 views
Bupati Ipuk Dorong BPD dan Pemdes Bangun Sinergisitas

RadarBanyuwangi.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa (Pemdes) menjalin hubungan baik. Pasalnya, kedua lembaga di tingkat desa dianggap sebagai penggerak pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ipuk saat menggelar pertemuan dengan perwakilan BPD dan pemerintah desa dalam program Kepala Desa (Bunga Desa) di Desa Kajarharjo, Kabupaten Kalibaru, kemarin (7/4).

Didampingi Kepala Dinas Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi, Kusiyadi dan Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi H Latif, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa sangat mempengaruhi proses pembangunan di desa, khususnya dalam pengesahan APBDes. . “Hubungan BPD dengan pemerintah desa harus baik, harus harmonis,” kata Bupati Ipuk.

Baca:  Petani Buah Naga Terapkan Panen Bergilir

Ipuk mengatakan bahwa ke depan pemerintah desa harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Selain itu, pembangunan di Banyuwangi akan diprioritaskan dan berbasis desa, baik terkait SDM maupun pembangunan infrastruktur. Untuk itu, BPD dan kepala desa (kades) harus bisa menjalin komunikasi yang baik. “Untuk saat ini saya akan fokus pada pembangunan berbasis pedesaan. Kami fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi H Latif mengatakan, pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan di desa, harus bersinergi. Namun, itu tidak dapat diartikan sebagai selalu setuju tanpa dinamika. Komunikasi yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang berlaku, dengan maksud yang sama untuk membangun desa. “Kalau sama-sama sesuai aturan, otomatis sinergi akan tercipta,” jelasnya.

Baca:  Soal Kenaikan Tunjangan, Dewan Dianggap Tidak Peka Kesulitan Rakyat

Dalam penganggaran, jelasnya, BPD harus kritis. Namun, hal ini tidak boleh dimaksudkan untuk memusuhi kepala desa, atau ditafsirkan sebagai permusuhan. Di kawasan ini, masih banyak anggota BPD dan kepala desa yang seringkali tidak saling memahami. “BPD yang kritis diperbolehkan, mereka dinamis dan diinginkan, terutama dalam politik anggaran, semuanya untuk yang terbaik untuk rakyat,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, ketika anggota BPD mengkritisi penerapan perda di desa sering disebut rumit. Dan itu menjadi tantangan bagi BPD. Tantangannya juga sama ketika ada BPD yang seolah-olah hanya setuju dengan keinginan kepala desa. “Perlu terus dilakukan pembenahan agar pemerintahan desa dan BPD bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.(sli / abi)

Baca:  Permintaan Tinggi, Harga Barang Rongsokan Mulai Membaik

.

Komentar