Warga Alasbuluh Protes Penebangan Pohon Randu

by -5 views
Warga Alasbuluh Protes Penebangan Pohon Randu

Radar Banyuwangi.INDO – Petani yang tinggal di Desa Alasbuluh menderita radang. Pasalnya, ratusan pohon kapuk yang sudah puluhan tahun dijadikan mata pencaharian tiba-tiba ditebang tanpa pemberitahuan.

Akibatnya, banyak petani yang menggantungkan mata pencahariannya pada pohon kapuk terancam kehilangan pendapatan. Bahkan, sejak areal penanaman kapuk berpindah tangan dari PTPN XII ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), petani diminta membayar sewa.

Setelah membayar sewa, tiba-tiba ada yang mengaku atas perintah pengelola lahan untuk menebang ratusan pohon kapas.

“Penebangan dilakukan sepuluh hari yang lalu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Warga khawatir karena pendapatan mereka bergantung pada pohon kapuk,” kata Alasbuluh Kusmantoro, 43, kepada RadarBanyuwangi.id.

Baca:  Digerus Derasnya Air, Jembatan Akbar Zoo Ambrol

Kusmantoro mengungkapkan hingga kemarin, ratusan pohon yang tumbuh di lahan seluas lima hektare telah ditebang. Rata-rata, satu hektare lahan berisi 100 pohon kapuk. Ia dan warga berhasil mendapatkan informasi tentang penebangan pohon dari camat Wongsorejo, kepala desa, PTPN XII, hingga kantor cabang Departemen Kehutanan.

Tidak ada jawaban pasti mengapa penebangan pohon dilakukan. Meski sudah membayar sewa tanah kepada orang yang mengaku sebagai pengelola lahan, harga sewa mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 6 juta untuk kontrak satu tahun.

“Mulai tahun 2020, tanahnya akan dialihkan dari PTPN XII. Katanya dibeli oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah berpindah tangan, kami diajak bekerja oleh Haji Amal yang mengaku sebagai pengelola lahan. diminta sewa sambil memberikan KTP dan “Tiba-tiba ada penebangan,” jelas Kusmantoro.

Baca:  Wong Glenmore Komitmen Bantu Sesama

Hingga akhirnya warga menghentikan proses penebangan pohon yang dilakukan oleh pengelola lahan. Dampak penebangan masih dirasakan warga karena belum ada lagi tanaman kapas yang mereka panen selama ini. “Kami berharap ada sosialisasi agar pertanian di sini bisa tenang,” kata Kusmantoro.

Marsus, 84, mantan satpam PTPN XII yang berjaga di kawasan itu menambahkan, lahan tersebut sebelumnya dikelola warga. PTPN XII tidak pernah meminta bagian dari hasil panen masyarakat. Saat panen kapuk di wilayah lain milik PTPN XII, warga diajak bekerja dan menerima upah. “Sudah saya urus sejak tahun 1974. Kerjasama antara kebun dan warga sudah baik sejak mereka saling menjaga. Beda dengan sekarang, dikenakan biaya sewa,” ujarnya.

Baca:  Warga Berharap DPRD Tak Ganggu Proyek Perbaikan Talang

Protes warga Alasbuluh mendapat perhatian Camat Wongsorejo, Sulistyowati. Menurut Sulis, tidak ada koordinasi dari penebang ke kecamatan dan desa. Ia hanya mengetahui, lahan yang sebelumnya dikelola PTPN XII kini dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Memang ada orang yang mengaku sebagai pengelola, tapi sama sekali tidak ada pembahasan soal penebangan pohon kapuk. “Belum pernah ada koordinasi dengan Forpimka, kami juga menunggu,” kata Sulis. (gratis / aif/ c1)

.

Komentar