Rogojampi Ajukan 134 PKL Terdampak PPKM Darurat

by -1 views
Rogojampi Ajukan 134 PKL Terdampak PPKM Darurat

RadarBanyuwangi.id – Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) diserahkan langsung ke masing-masing kecamatan.

Ketua Kecamatan Rogojampi, Nanik Machrufi, mengaku telah mendata pedagang kaki lima yang terkena dampak kebijakan PPKM Darurat-Bali di Kabupaten Rogojampi. Pengambilan data dilakukan berdasarkan nama, alamat, dan gerobak. Jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Rogojampi yang terkena kebijakan PPKM Darurat sebanyak 163 pedagang.

Setelah konfirmasi ulang, totalnya hanya 134 pedagang. “Kita punya data semua PKL, awal jumlahnya 163. Setelah kita cek lagi, ada yang tidak laku. Ada yang tidak pasang gerobak,” jelasnya.

Data tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi. “Kami berharap seluruh PKL yang terkena dampak PPKM Darurat di Kabupaten Rogojampi dapat menerima bantuan santunan sehingga dapat mengurangi beban PKL,” jelasnya.

Baca:  Amankan Larangan Mudik, Kerahkan Seribu Personel

ASN di Kabupaten Rogojampi telah mengumpulkan bantuan sembako yang dibagikan kepada pekerja yang terdampak kebijakan PPKM Darurat, tukang becak. dan warga yang mengalami isolasi (isoman). “Sebagian bantuan dari ASN kami serahkan kepada yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Pendataan bantuan santunan pedagang kaki lima juga dibantu oleh Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Rogojampi. Sekretaris PKL Rogojampi Irfan Hidayat mengatakan, sejumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Rogojampi tercatat meminta kompensasi bantuan dari pemerintah kabupaten. Data PKL sudah diserahkan ke kecamatan. “Kami sudah memiliki data PKL dan sudah kami konfirmasi ada 120 PKL yang sudah kami kirim ke kecamatan,” jelasnya.

Irfan berharap pedagang kaki lima di Kecamatan Rogojampi yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini benar-benar mendapatkan bantuan santunan karena harus tutup sebelum pukul 20.00. “Meski bantuannya tidak banyak, tapi setidaknya bisa sedikit membantu PKL,” pungkasnya.

Baca:  Lapas Razia Besar-besaran, Temukan Sajam, HP, dan Barang Terlarang

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Hj. RR Nanin Oktaviantie mengatakan pendataan pedagang kaki lima yang terkena kebijakan Darurat PPKM bukan kewenangan kantornya. Pendataan diserahkan langsung ke masing-masing bupati. “Pendataan dilakukan oleh bupati di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Sekadar informasi, Pemkab Banyuwangi akan memberikan bantuan tunai kepada ribuan warung/pedagang kecil yang jam operasionalnya harus dibatasi selama masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) mulai 3-20 Juli mendatang. Untuk warung/pedagang kaki lima seperti nasi goreng atau PKL goreng biasanya buka sampai pukul 22.00 atau 23.00, kini harus tutup beberapa jam lebih awal. Warkop biasanya sampai jam 24.00, bahkan pagi harus tutup dulu. Juga tidak diperbolehkan makan dan minum di tempat. Nasi goreng PKL, makanan, dan sebagainya juga sama.

Baca:  Berkah Ramadan, Karunia Damai Sejati (KDS) Genteng berbagi dengan para

Nilai bantuan yang direncanakan adalah Rp 300.000 per lapak/pedagang kaki lima. Nilai tersebut mungkin tidak dapat menutupi kemungkinan kerugian pendapatan para pelaku usaha ultra mikro tersebut. “Tapi setidaknya mudah-mudahan bisa membantu. Selain itu, kami juga menyediakan paket sembako, termasuk menyasar pedagang kaki lima,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk berharap program bantuan ini dapat membantu mengurangi mobilitas penduduk. Dengan ribuan lapak/pedagang kecil yang berkomitmen untuk mematuhi jam operasional, potensi mobilitas dapat digali. (di)

.

Komentar