Imbas Penyederhanaan OPD, 600-an ASN Blora Terkena Inpassing

by -13 views
Imbas Penyederhanaan OPD, 600-an ASN Blora Terkena Inpassing

BLORA, – Pemerintah Kabupaten Blora mulai melakukan penyederhanaan birokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kerja perangkat daerah. Beberapa bagian di beberapa OPD disederhanakan. Akibatnya, ada sekitar 600 ASN yang terkena dampak jalan masuk.

Semua OPD diberi waktu sembilan hari untuk segera menyelesaikan pengajuan draft mereka. Selanjutnya akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati berharap OPD tetap memberikan pelayanan yang optimal meski birokrasi disederhanakan. Ia meminta Kepala OPD segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Blora dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Bagi yang hadir, kepala dinas bisa mulai berpikir ada beberapa bagian yang perlu disederhanakan,” ujarnya.

Baca:  Inspektorat Bakal Turun Gunung Bikin FGD

Asisten Sekda Blora Henny Indriyanti mengatakan, penyederhanaan birokrasi itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 800/3484/OTDA tertanggal 31 Mei 2021.

Kabag Organisasi Setda Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja meminta agar OPD segera mendata usulan fungsional tersebut. Berdasarkan model dari Kemenpan RB, ada beberapa OPD atau Satker di Blora yang belum mengalami penyederhanaan.

Mulai dari UPT di kantor dan instansi, rumah sakit, BPBD, kantor Kesbangpol, kelurahan, kelurahan, dan Satpol PP. Lainnya disederhanakan,” tambahnya.

Contohnya adalah Sekretariat Daerah. Jabatan yang dipertahankan adalah eselon III di bawah asisten sekretaris daerah. Serta jabatan eselon IV yang menangani tugas dan fungsi bidang protokoler. “Selain itu, jabatan eselon IV lainnya akan menjalani moderasi,” tambahnya.

Baca:  Daya Tampung Sungai Merosot hingga Hutan Gundul Jadi Penyebab Banjir

Seluruh perangkat daerah di Blora meliputi 18 OPD, tiga instansi, dua RSUD 2, Kesbangpol, BPBD, 16 kecamatan, Inspektorat, Sekretariat, dan Setwan.

Pj Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono menegaskan, 30 Juni merupakan kali terakhir pemetaan tiap kabupaten. Apa yang diaktifkan dan apa yang tidak. BKD hanya menyediakan data tereduksi. Kemudian mereka yang mengisi posisi OPD yang disederhanakan.

“Tapi, sebelum ada izin dari Kemendagri, itu tidak boleh. Biasanya kita sebut dengan istilah intersepsi. Awalnya struktural supaya bisa bekerja,” jelasnya.

Heru mengaku belum mengetahui pasti berapa banyak ASN yang terkena inpass tersebut. Anggaran sekitar 600 ASN. “Tapi tidak ada masalah. Tidak ada yang terluka. Menurut saya, itu bagus,” tambahnya.

Baca:  Persiapan Tatap Muka, 63 Tenaga Pendidik Divaksin

Misalnya, ASN yang berfungsi eselon IV otomatis menjadi spesialis muda. Jika nilai atau kreditnya tinggi, tambahkan sedikit ke tengah. Hal yang sama berlaku untuk eselon III B, kepala, otomatis tengah.

.

Komentar