Data Nakes Honorer Belum Terintegrasi dengan Pusat

by -48 views
Data Nakes Honorer Belum Terintegrasi dengan Pusat

REMBANG – Legitimasi tenaga honorer kesehatan (Nakes) di Rembang belum terkonsolidasi dengan pemerintah pusat. Padahal, menurut mereka legitimasi itu penting, untuk ikut dalam pemilihan Pegawai Negeri Sipil Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku pihaknya sudah berbicara dengan komisi yang bertanggung jawab atas tenaga kesehatan DPR RI. Padahal, DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas membahas masalah teknis di lapangan.

“Saya memberi masukan, perbedaan antara petugas kesehatan dan guru GTT. Guru GTT sudah memiliki sistem yang terintegrasi antara kabupaten dan pusat,” kata Hafidz.

Seperti diberitakan sebelumnya, yang dibutuhkan tenaga kesehatan kehormatan sekarang adalah validitas. Sampai kamu sembuh. Karena sudah ada sertifikatnya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi syarat untuk mengajukan PPPK.

Baca:    Warga Pantirejo Nilai Ujian Cakades Kongkalikong  

Mereka telah diberi surat tugas. Namun validitasnya belum kuat. Petugas kesehatan berharap bupati bisa melindungi dan memberikan sertifikat. Untuk mendapatkan akses untuk mengajukan PPPK. Pasalnya, ada petugas THL kesehatan yang sudah hampir berusia 40 tahun. Malah, ada yang sudah melayani lebih dari 16 tahun.

Hafidz mengatakan bahwa database perawatan kesehatan belum terkonsolidasi. Pasalnya, pihaknya masih mencari aturan. “Untuk dinas kesehatan sudah ada surat pernyataan. Tentang pengabdian,” imbuhnya.

Surat tersebut digunakan sebagai database di kementerian. “Petugas kesehatan diperlakukan seperti itu, kami akan segera mengaturnya. Dan kami akan segera meminta surat penugasan atau surat pernyataan,” jelasnya.

Isi surat tersebut berisi berapa lama dan dimana pelayanan tersebut. Ia menyadari bahwa layanan tersebut belum memiliki database yang detail. “Sudah dipesan, karena datanya sudah ada. Lihat saja komitmen pelayanannya. Itu sudah terlihat,” imbuhnya.

Baca:  Di-Launching, Kemenpan Apresiasi MPP Blora

Mengenai gaji tenaga honorer, Hafidz menjelaskan, gaji pokok berasal dari APBN. Tapi untuk tunjangan atau TPP, pihaknya rela memberi. Jumlahnya tergantung kelompok, waktu, dan tempat dia bekerja. Pemerintah daerah sudah menjalankan prosesnya. Misalnya dalam kegiatan reuni, karyawan harus mengisi formulir. Untuk mengambil TPP.

.

Komentar