Lonjakan Covid-19 Hambat Layanan Adminduk – Berita Madura

by -25 views
Lonjakan Covid-19 Hambat Layanan Adminduk – Berita Madura

BANGKALAN, Indonesiaonline.co.id – Meningkatnya kasus Covid -19 di Bangkalan berimbas pada sektor pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan mengurangi waktu pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Bahkan, pencatatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dihentikan.

Kepala Dispendukcapil Identitas Bangkalan Agus Suharyono mengatakan, pihaknya langsung merespon lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sejak awal pekan lalu. Layanan Adminduk diubah sehingga tidak ada petugas yang terpapar.

Agus mengatakan, layanan e-KTP yang dibuka di Pusat Layanan Umum (MPP) telah ditutup sejak Senin (7/6). Penutupan layanan ini dikarenakan pencatatan e-KTP harus bersinggungan antara pemohon dan petugas. “Karena sebenarnya MPP memiliki potensi untuk masyarakat,” ujarnya.

Baca:  Numpang Wifi, Dicabuli Pria Beristri - Berita Madura

Sementara itu, pelayanan administrasi lainnya masih dibuka di kantor Dispendukcapil. Namun, waktu layanan juga dipotong. Yang biasanya buka dari pukul 07.00-16.00, saat ini hanya beroperasi hingga pukul 12.00. “Itu juga pengiriman file lewat jendela,” kata pria kelahiran Sumenep itu.

Diakuinya, animo masyarakat dalam pencatatan data KTP sangat tinggi. Untuk itu, pihaknya akan membuka kembali pengelolaan e-KTP mulai Senin (14/6). Namun dengan tetap menggunakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat bagi pelamar. “Pertimbangannya karena tahun ajaran baru akan datang. Saya khawatir beberapa akan membutuhkan rekaman untuk tahun ajaran,” tambahnya.

Agus menuturkan, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, jumlah pemohon grasi administrasi turun drastis. Jika biasanya pendaftar adminduk per hari 300-400 orang, kini berkurang menjadi 100-150 pendaftar.

Baca:  PH saat Bacakan Pleidoi Kasus Dugaan Pencabulan - Berita Madura

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mendukung dibukanya kembali pelayanan administrasi. Namun, pihaknya meminta agar ada penegasan dalam pelaksanaan proklamasi agar tidak ada orang. Apalagi, itu merupakan klaster baru penyebaran Covid-19. “Pelayanan harus bersama-sama melindungi, baik masyarakat maupun petugasnya,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar menyerukan sanksi. Jika biasanya ada 100 layanan adminduk per hari, maka 50 pelamar harus melamar. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami situasi dan keadaan saat ini. “Demi keselamatan semua,” tambahnya. (melompat)

.

Komentar