Warga Terdampak Proyek Rel Layang Tuntut Ganti Rugi Lebih Manusiawi

by -25 views
Warga Terdampak Proyek Rel Layang Tuntut Ganti Rugi Lebih Manusiawi

SOLO – Warga terdampak proyek KA atau KA kecepatan tinggi berharap penilaian aset bangunan warga di lahan PT KAI mendapatkan penilaian yang akurat. Warga berharap uang kompensasi bisa digunakan untuk menyewa rumah baru.

Sebanyak 535 bangunan terdampak pembangunan rel tinggi di Desa Joglo, Nusukan dan Gilingan telah ditandai dengan nomor khusus di bagian depan bangunan. Pekan ini, tim terpadu dari Pusat Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kota Surakarta akan mendata dan memverifikasi pemilik gedung.

“Itu didata dan diukur petugas serta dicatat asetnya. Kebetulan rumah saya juga untuk bisnis. Aspek ini nanti akan diperhitungkan ketika ada ganti rugi,” jelas Warsito, 37, proyek yang menimpa warga di RT 05 RW 10, Desa Joglo.

Baca:  Kenaikan Insentif Rp 1,6 Juta Hanya untuk GTT

Pria yang tinggal di sepanjang rel kereta api sejak 2004 ini mengaku siap meninggalkan kediamannya saat ini. Ia menyadari statusnya sebagai satu-satunya pebalap di Tanah Air. Ia juga mulai mencari rumah baru melalui kontrak.

“Bibiku dulu tinggal di gedung ini. Kebetulan waktu itu tante saya butuh uang, akhirnya saya bayar Rp 10 juta. Selain perumahan, saya juga memanfaatkannya untuk memulai usaha katering kecil-kecilan untuk kue dan nasi kotak. Jika Anda harus pindah nanti, Anda dapat menemukan rumah sewa di dekatnya. Semoga santunan yang diberikan bisa digunakan untuk mencari rumah kontrakan baru, ”harap Warsito.

Gunawan Budi, 45 tahun, mengatakan hal yang sama, ia juga berharap agar santunan tersebut lebih manusiawi sehingga bisa dijadikan modal untuk masa depan. Jika yang lain berharap uang pembongkaran bisa digunakan untuk menyewa rumah, ia berharap uang ganti rugi bisa dijadikan modal untuk membayar uang muka rumah baru.

Baca:  Menikmati Hari di Bibir Waduk Cengklik

“Penataan ini sebenarnya sudah dimulai sejak jaman walikota lama. Makanya beberapa penutup drainase sudah dilepas. Dulu ganti rugi per meter hanya dihitung Rp 250 ribu, tapi sekarang setelah diambil alih pusat sepertinya lebih layak. Ada empat variabel yang digunakan untuk menilai aset. Mudah-mudahan nilainya lebih baik, sehingga DP rumah kita bisa lebih baik lagi, ”tandasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Haryono Bambang mengaku santunan dampak sosial kali ini jauh lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Hal ini setelah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Negara. .

Baca:  Rumpun Bambu Tutup Sungai Jlantah

“Pelepasan sejumlah kavling bangunan di atas lahan PT KAI dilakukan dengan mengatasi dampak sosial. Hak masyarakat masih diakui dengan empat komponen pemberian kompensasi (santunan). Keempat komponen tersebut adalah uang untuk mobilisasi, potensi hilangnya pendapatan, maksimal sewa selama 12 bulan, dan valuasi bangunan “Bedanya dengan masa lalu hanya diberikan biaya muat. Jadi ini lebih layak,” jelas Haryono. (ves / roti)

.

Komentar