Warga Miskin Tak Perlu Cemas, LBH KAI Probono Tak Berbayar

by -49 views
Warga Miskin Tak Perlu Cemas, LBH KAI Probono Tak Berbayar

SOLO – Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAI Probono Solo Raya diresmikan, Kamis (8/4). Diputuskan Adv EH Heny Nogogini, SH, MH sebagai ketua. Sedangkan jabatan sekretaris dijabat oleh Adv Michael Agung Budianto K., SH, dan bendahara dijabat oleh Adv Aris Subandrio, SH saat ini. Anggota dewan lainnya juga dikonfirmasi.

Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Pengacara Indonesia (KAI) Provinsi Jawa Tengah Adv. Th. Wahyu Winarto, SH, MH, CIL, dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri 1 Surakarta Suprapti, Hari Purwadi (Dosen UNS), Ketua Kongres Pengacara (KAI) Adv Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, dan beberapa pejabat lainnya.

Di sela-sela acara, terdapat diskusi panel bertema “Relevansi Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat yang Mencari Keadilan”.

Baca:  Diduga Tilap Kas Desa, Kades di Kecamatan Gemolong Dilaporkan Polisi

Acara berlangsung hangat dan santai dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan dari awal hingga akhir. Keberadaan LBH KAI Probono Solo Raya dipuji Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Surakarta, Suprapti. Pasalnya, lembaga-lembaga tersebut tidak dibayar untuk menegakkan keadilan hukum. Artinya, masyarakat miskin tidak terbebani dan menganggap bahwa meminta pengacara itu mahal.

“Saya sangat mengapresiasi LBH KAI Probono Solo Raya. Karena beliau sangat membantu masyarakat dalam sosialisasi, edukasi, dan bantuan hukum,” kata Suprapti.

Ia berpesan kepada LBH KAI Probono Solo Raya untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Pasalnya, banyak orang yang kurang paham, terutama masyarakat miskin saat menghadapi masalah, tidak meminta bantuan suporter KAI karena terkesan mahal.

Baca:  Perajin Batik Sukoharjo Berharap Pemkab Mau Beli Batik Lokal

“Karena kalau memberikan bantuan, anggota LBH sangat terbatas. Sedangkan yang miskin masih banyak,” ujarnya.

Suprapti menyarankan agar LBH KAI Probono Solo Raya mampu menyeimbangkan keuntungan yang berorientasi pada tanggung jawab sosial.

Menurut Suprapti, sosialisasi hukum kepada masyarakat masih kurang karena lembaganya yang mandiri. LBH independen harus bertindak independen dengan meyakinkan publik bahwa lembaga tersebut tidak dibayar.

“Ini sangat perlu disosialisasikan kepada stakeholders, termasuk ke kepala desa. Masyarakatnya adalah kepala desa. Oleh karena itu, kepala desa bisa membantu LBH dalam melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Keberadaan LBH Probono diyakini bisa membantu pemerintah. Sesuai dengan amanat pasal 56, bahwa orang yang tidak mampu dengan hukuman 4-5 tahun harus didampingi oleh penasehat hukum tanpa dipungut biaya.

Baca:  Selain 2 Desa Ini, Pemkab Sukoharjo Izinkan Resepsi Hajatan-Campursari

“Dengan Probono, kami lebih terbantu. Karena selama ini kami kesulitan mendapatkan bantuan. Siapa pengacara ini? Tentu ini sulit,” lanjut Suprapti.

Dengan cara ini, Suprapti berharap penyelesaian perkara tersebut tidak sampai pada proses litigasi, melainkan hanya melalui proses mediasi.

“Sebagaimana diketahui LBH dan advokat merupakan subyek yang paling dipercaya oleh klien. Oleh karena itu, mereka harus memiliki tanggung jawab untuk membawa klien menuju perdamaian,” pungkasnya. (ryn / nik)

.

Komentar