Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Naik Jadi Rp 14,2 M

by -28 views
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Naik Jadi Rp 14,2 M

KARANGANYAR – Dana Bagi Hasil Penarikan Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Karanganyar tahun ini mengalami peningkatan. Dari Rp 13 miliar tahun lalu menjadi 14,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, baik untuk aparatur maupun perangkat desa.

DBHCHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 230/2020 tentang Rincian DBHCHT Tahun Anggaran 2021. Anggaran ini merupakan dana khusus dari Pemerintah Pusat.

“Rencananya bayar BPJS seperti itu, bro,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono, kemarin (20/4).

Penggunaan DBHCHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Penilaian DBHCHT. Artinya, setidaknya 50 persen untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca:  Awas Penipuan via Medsos

Dukungan JKN pada DBHCHT ditujukan pada sisi suplai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan lantai satu (FKTP) di kabupaten tersebut. Sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan dalam program JKN.

Kegiatan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan baik promotif atau preventif atau penyembuhan atau rehabilitasi. Kemudian pengadaan, perbaikan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Prioritasnya adalah untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pelatihan bagi petugas administrasi atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang terdaftar oleh Pemerintah Kabupaten atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja. dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja.

Baca:  Seluruh Perusahaan di Wonogiri Sepakat Siap Bayar THR Pekerja, tapi...

“Iya nanti tidak hanya BPJS, kegiatannya juga akan banyak di Dinas Kesehatan. Kalau sosialisasinya ada di Satpol PP,” jelas Bupati.

Pejabat Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karanganyar juga mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk pelatihan pusat pengembangan keterampilan (SDC) tahun ini. Namun karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PMK yang dikeluarkan pada tahun 2020, maka usulan tersebut harus ditunda dan direview terlebih dahulu.

“Akhir tahun lalu PMK baru muncul untuk penggunaan DBHCHT, intinya permen sudah mengatur penggunaan dana untuk apa saja. Jadi sekarang akan kita kaji ulang, berdasarkan usulan kita kemarin,” kata Kepala Disdagnakerkop Karanganyar. Martadi. (rud / adi)

Baca:  Bupati-Wabup Sragen Kenang Perjuangan Pendadulu

.

Komentar