47 Ribu Warga Kurang Mampu di Sragen Terima JKN

by -39 views
47 Ribu Warga Kurang Mampu di Sragen Terima JKN

SRAGEN – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sragen mengupayakan efisiensi dalam penganggaran bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya dengan mendaftarkan 47 ribu warga kurang mampu sebagai penerima iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (PBI).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Finuril Hidayati mengatakan, sebelumnya sejumlah warga tidak mampu membayar APBD Provinsi Sragen untuk anggaran kesehatan. Namun, dari bakti sosial, ia menandatangani kontrak dengan pemerintah pusat agar anggaran daerah lebih efisien.

“Kami telah memperkirakan pembayaran melalui APBD, karena yang sebelumnya dibayarkan oleh APBD akan dibayarkan oleh PBI APBN.” Kami sudah serahkan ke pemerintah pusat agar dibiayai APBN, ”jelasnya kemarin (23/4).

Baca:  BPBD Wonogiri Pantau Dampak Gempa Gunungkidul: Kalau Ada, Segera Lapor

Dengan mendaftar ke anggaran pusat agar tidak ada anggaran ganda.

“Alokasi anggaran untuk 47 ribu orang yang digunakan APBD itu Rp 17 miliar. Karena setiap bulan Rp 3 miliar. Makanya kita masih punya celengan Rp 17 miliar dari pengalihan PBI ke pusat,” jelas Finuril.

Sisa anggaran yang sudah berhasil dilaksanakan akan digunakan untuk warga Sragen yang belum tercakup. Ia menjelaskan, ada nama-nama yang sudah masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Namun tidak semuanya menerima PBI. Saat ini terdapat 315 ribu DTKS di Kabupaten Sragen. Sedangkan PBI hanya mencatat sekitar 255 ribu orang. Hingga saat ini masih ada 60 ribu yang belum mendaftar.

Baca:  Pascalebaran, Kasus Covid di Boyolali Naik 20 Persen

“Saat ini baru proses verifikasi. Jangan sampai data NIK yang belum lengkap didaftarkan, bisa ditolak oleh Menteri Sosial JKN. Ini proses verifikasi jalan, dan memindahkan data yang belum terdaftar sebagai PBI saat ini didanai. oleh APBD, “kata Finuril.

Finuril menekankan validitas data sebagai hal yang fundamental. “Kalau data tidak valid sampai pusat hang lagi. Kami dijatuhkan karena tidak valid, misalnya salah NIK, meninggal atau pindah tapi ada duplikat,” jelasnya.

Dia mengatakan masih mungkin untuk menggandakan data. Padahal program PBN JKN adalah data tunggal.

“Semua buatan manusia pasti memiliki celah. Tapi kami melakukan yang terbaik untuk mengurangi kesalahan,” jelasnya. (din / adi)

Baca:  5.000 Hektare Lahan di Sukoharjo Terancam Terdampak Kekeringan

.

Komentar