Buntut Dugaan Pungli Gajahan , DPRD Solo Bakal Panggil Mantan Lurah

by -22 views
Buntut Dugaan Pungli Gajahan , DPRD Solo Bakal Panggil Mantan Lurah

SOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta berencana memanggil Suparno, mantan Kepala Desa Gajahan. Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pengumpulan zakat dan sedekah ilegal untuk melindungi masyarakat (Limnas) di desa tersebut.

“Karena tulisannya jelas minta zakat fitrah dan sedekah. Lalu di surat itu ada tanda tangan kepala desa dan LPMK. Sekarang perlu klarifikasi supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,” kata Komisi DPRD Kota Surakarta. Saya anggota Ginda Ferachtriawan, Selasa (4/5).

Karena nama zakat fitrah dan sedekah berkaitan dengan kegiatan masjid, panti asuhan, kegiatan keagamaan, bukan untuk Musyawarah Nasional dan alat lainnya, ”imbuh Ginda.

Ginda juga menjadi anggota Pansus Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Limnas. Memang ada artikel tentang pendanaan dari komunitas. Namun, ini untuk operasional linmas.

Baca:  Desa Cemani Dominasi Kasus Kematian Covid di Sukoharjo

“Misalnya kalau mau bangun pos untuk keamanan dan memang dibutuhkan, maka kepala desa akan buru-buru. Kalau dana kurang bisa minta sumbangan kepada masyarakat dan tidak dipaksakan. Kalau surplus (perimbangan anggaran) ) juga seperti apa, pasti ada tanggung jawabnya, ”jelas Ginda.

Ginda memahami tidak ada tunjangan hari raya (THR) untuk Limnas Nasional jelang Hari Raya. Namun untuk mendapatkan dana tersebut, tidak dapat diminta dari masyarakat. Idealnya, permintaan ini diajukan ke kepala desa, kemudian kepala desa akan berkoordinasi dengan camat.

“Nanti bisa diambil dari operasi apa yang mungkin berlebihan memberikan THR kepada Limnas Nasional. Atau Bupati akan berkomunikasi dengan walikota untuk mencari jalan keluarnya. Intinya komunikasi dulu,” kata Ginda.

Baca:  120 Kepala SD di Klaten Jalani Vaksinasi Tahap Kedua

Lebih lanjut dia menegaskan, kasus pemerasan ini bisa menjadi pelajaran bagi warga desa lain untuk tidak mengeluarkan surat serupa. “Jangan langsung serahkan ke masyarakat. Minta penjelasan ke kepala desa setempat dulu, meski surat itu tandatangan kepala kantor,” ujarnya. (atn / ria)

.

Komentar