Warga Terdampak Tol Solo-Jogja Minta Standarisasi Nilai Ganti Rugi

by -27 views
Warga Terdampak Tol Solo-Jogja Minta Standarisasi Nilai Ganti Rugi

KLATEN – Sejumlah warga terdampak Tol Solo-Jogja menuding tim penilai dan Kantor Pelayanan Penilaian Publik (KJPP) menggunakan cara berbeda dan tidak baku untuk menilai lahan terdampak tol. Untuk itu, mereka memberikan saran dan masukan dalam proses pembebasan lahan.

“Dari pembicaraan kami, pemerintah daerah mendukung usulan dan usulan tersebut. Apalagi akan segera ditindaklanjuti. Prinsipnya, mendukung masyarakat membantu menyelesaikan masalah secara tuntas,” kata Mindaryanto, warga Desa Gergunung, Kabupaten Klaten Utara usai mengunjungi Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, Jumat (11/6).

Mindaryanto menambahkan, rumahnya yang terletak di Jalan Ki Ageng Gribig terkena dampak tol. Area ini akan menjadi salah satu pintu keluar tol. Meski penilaian belum masuk wilayahnya, warga berharap metode penilaian tim penilai dianggap tidak baku.

Baca:  Proyek Rel Layang Palang Joglo, Siapkan 2 Skema Pembebasan Lahan

“Ada usulan agar pemkab mengeluarkan peraturan bupati (perbup, red) sebagai acuan baku ganti rugi. Termasuk harga-harga lain (seperti tanaman di lahan terdampak) juga dinaikkan, sehingga diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat. Jadi tidak akan ada komplain karena hanya dianggap sebagai kayu gelondongan saja,” ujarnya.

Ia berharap tim penilai mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang main-main dalam proses pembebasan lahan. Dengan penilaian yang akurat oleh tim penilai, diharapkan dapat dihasilkan uang ganti rugi (UGK) yang sesuai.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Rakyat Sekretariat Klaten, Ronny Roekminto mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti apa yang telah diusulkan dan diusulkan masyarakat kepada pemerintah kabupaten.

Baca:  Libur Imlek, Polres Klaten Gelar Swab Antigen Pengendara di Perbatasan

“Mereka mengeluhkan perbedaan penilaian kedua KJPP tersebut. Mereka mengevaluasi non-standar bahkan pada objek yang sama. Termasuk beberapa mekanisme harga yang tidak sesuai harapan,” jelasnya.

Soal usulan segera menghapus Perbup sebagai acuan standar ganti rugi, Ronny mengatakan meski pihaknya menerima usulan tersebut. Hasil sidang akan segera dilaporkan ke Bupati Klaten, Sri Mulyani.

“Rencananya kami akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN), KJPP, dan Pelaksana Tugas (PPK) Tol Solo-Jogja pekan depan. Yang unik dari masyarakat terdampak akan kami sampaikan kepada ketiga pihak. Harapannya adalah agar kita bisa mencarikan solusi terbaik, agar masalah seperti ini tidak berpindah ke desa lain,” ujarnya. (rud / adi / ria)

Baca:  Terminal Tirtonadi Awasi Gelombang Mudik Dini, Penumpang Dites GeNose

.

Komentar