INDONESIAONLINE – Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di lingkungan Pemprov Kaltim harus difungsikan secara optimal. Sistem itu dinilai sebagai alat kontrol dan pengawasan anggaran, bukan sekadar pemenuhan formalitas administrasi semata.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Harum saat memimpin Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Wilayah IV di Pendapa Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur Harum menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan alur keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RKPD, Renja, RPJMD, KUA-PPAS, hingga RKA dan DPA. Langkah ini krusial guna menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
“SIPD ini bukan sebatas memenuhi kewajiban administrasi. Jangan ada program yang tiba-tiba muncul ketika sudah masuk tahap penganggaran,” kata Gubernur Rudy Mas’ud.
Selain menata alur penganggaran, gubernur menunjuk Bappeda Kaltim sebagai kompas pengarah agar perencanaan antar-OPD tetap berjalan selaras dengan mengacu pada satu data yang valid. Mulai dari indikator angka kemiskinan, stunting, infrastruktur jalan, hingga layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
“Kalau data kemiskinan, stunting, kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator pembangunan lainnya tidak akurat, bagaimana kita bisa menentukan anggaran dengan tepat,” ujar Rudy Mas’ud.
Di akhir pengarahannya, orang nomor datu di Benua Etam tersebut meminta Bappeda dan BPKAD untuk mengawal seluruh linimasa perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran secara disiplin dan tepat waktu. Hal ini penting agar penyerapan anggaran dapat memberikan dampak outcome nyata bagi masyarakat tanpa mengalami penumpukan beban kegiatan di penghujung tahun.
“Jangan sampai pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun karena proses anggaran terlambat. Karena dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan penyerapan anggaran,” beber Harum mengakhiri penyampaiannya. (ra/hel)
