INDONESIAONLINE – Rapat terbatas (ratas) telah digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas persiapan arus mudik Lebaran 1444 Hijriah/2023 di Istana Kepresidenan pada Jumat (24/3/2023).
Selain persoalan revisi cuti bersama, hasil ratas juga mengimbau agar perusahaan swasta membayarkan tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa imbauan pembayaran THR tersebut berkaitan dengan arus mudik dan cuti bersama. “Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan (perusahaan) swasta agar memberikan THR lebih awal,” ujar Budi Karya, Minggu (26/3/2023).
“Sehingga pada saat tanggal 18 (April) dipastikan mereka (karyawan) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan suatu perjalanan mulai (tanggal) 18 malam,” imbuhnya.
Sebelumnya juga diberitakan, soal cuti bersama masih seperti aturan sebelumnya, yakni pada 21 hingga 26 April 2023. Hanya, Budi Karya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar hari libur maju dua hari dari 21 April.
“Jadi, mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya (tanggal)26. Jadi, tambah 1 hari tapi di depan tambah 2 hari,” papar Budi Karya.
Menurut Budi Karya, usulan itu disampaikan lantaran secara adat di Indonesia, keinginan untuk mudik tahun ini tinggi sekali. “Karena secara tradisional keinginan untuk mudik ini tinggi sekali, dengan volume yang banyak. Dan kalau dilihat itu (arus mudik) tertuju hanya tanggal 21 April,” katanya.
Jika semua masyarakat hanya tertuju untuk mudik di 21 April, maka diperkirakan akan terjadi penumpukan. Oleh karenanya, jika libur dimajukan, masyarakat akan punya alternatif pilihan mudik dari 18 April sore dan 19, 20, 21 April.
“Jadi ada 4 hari (pilihan untuk) mereka mudik. Sedangkan baik itu mereka harus pulang hari Rabu. Tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang bisa sampai tanggal 30 (atau) sampai tanggal 1,” jelasnya.
“Itu suatu keputusan (usulan) yang tadi diambil (dari) diskusi yang cukup efektif ya,” imbuh Budi Karya. (mut/hel)