Aksi mahasiswa di Malang mempertanyakan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuntut evaluasi total, bukan penolakan program.
INDONESIAONLINE – Asap hitam membubung di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Aksi yang digelar oleh elemen mahasiswa itu memuncak pada pembakaran ban, sebagai simbol keresahan atas berbagai kebijakan publik yang mereka nilai meleset dari harapan. Namun, di tengah narasi besar mengenai penolakan terhadap berbagai regulasi, satu isu spesifik mendapat sorotan tajam: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Uniknya, massa aksi dengan tegas membantah jika mereka disebut sedang menolak program pro-rakyat tersebut. Juru bicara massa aksi, Nazil Al-Haq, menegaskan bahwa aksi mereka bukan tentang anti-program pemerintah, melainkan tentang akuntabilitas.
Menurutnya, mandat yang dibawa turun ke jalan adalah memastikan setiap rupiah uang negara memberikan dampak nyata, bukan justru menjadi ajang pemborosan anggaran yang tak jelas juntrungannya.
“Kami ingin program-program yang memboroskan APBN benar-benar dievaluasi dan dihentikan apabila terbukti tidak efektif serta tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Nazil Al-Haq di sela-sela orasi.
Narasi ini muncul sebagai respons atas dialog awal yang mereka lakukan dengan beberapa anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan legislatif sempat memberikan argumen bahwa program MBG memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat. Namun, bagi mahasiswa, argumen tersebut terasa mengambang karena tidak disertai dengan data autentik yang mampu menjawab kekacauan di lapangan.
Validasi di Lapangan vs Klaim Kelembagaan
Massa aksi menilai ada ketidaksinkronan antara klaim keberhasilan di ruang rapat dengan realitas yang dirasakan penerima manfaat. Nazil menyoroti sejumlah insiden yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, mulai dari laporan dugaan keracunan massal pada penerima bantuan, hingga distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Bagi mereka, tata kelola program yang berantakan adalah bukti nyata kegagalan manajerial, bukan sekadar persoalan teknis yang bisa diabaikan.
“Tadi ada beberapa perwakilan dewan yang mengatakan bahwa MBG ini banyak manfaatnya. Tetapi tanpa kemudian menyertakan datanya. Padahal seperti kita ketahui bersama, banyak penerima MBG yang keracunan, banyak yang tidak tepat sasaran, dan tata kelolanya masih berantakan,” katanya dengan nada meninggi.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Transparansi anggaran menjadi poin krusial yang dituntut oleh aliansi tersebut. Mereka mempertanyakan efisiensi biaya logistik dan kualitas bahan baku yang digunakan. Tanpa keterbukaan data, program yang bertujuan mulia tersebut berisiko berubah menjadi ladang korupsi atau inefisiensi anggaran yang masif. Oleh karena itu, tuntutan utama mereka adalah evaluasi menyeluruh dan transparansi publik sebelum anggaran tahun berikutnya digelontorkan kembali.
“Maka tuntutan kami hari ini adalah bagaimana tata kelola MBG dan beberapa program pemerintah lainnya benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ancang-ancang Audit, Bukan Penghapusan
Ketika disinggung mengenai masa depan program MBG—apakah layak dilanjutkan atau dihentikan total—Nazil memberikan jawaban yang cukup diplomatis namun tegas. Ia menegaskan bahwa sikap aliansi tertuang dalam pernyataan sikap yang telah disepakati. Penghentian program bukanlah opsi pertama, melainkan konsekuensi akhir jika hasil audit dan evaluasi menunjukkan program tersebut tidak layak jalan.
“Di pernyataan sikap kami juga tertera bahwa MBG harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Jadi kami menuntut evaluasi dulu, transparansinya bagaimana dulu, baru kemudian kalau memang terbukti tidak efektif, kami menyatakan program itu harus dihentikan,” tegasnya.
Aksi di Malang ini sendiri sebenarnya bukan hanya tentang MBG. Mahasiswa membawa sembilan tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Selain soal efektivitas APBN, mereka juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menolak intervensi militer di ranah sipil.
Mereka juga menyoroti revisi UU Polri yang dianggap mengancam ruang demokrasi, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga menjamin keamanan distribusi obat dan biaya kesehatan yang terjangkau bagi rakyat bawah. Isu lingkungan hidup seperti penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan juga turut menjadi bagian dari nafas perjuangan mereka.
Penambahan tuntutan mengenai reformasi pemerintahan dan peningkatan kompetensi pejabat publik menunjukkan bahwa demonstrasi ini memiliki kedalaman analisis. Mereka tidak sekadar menuntut kebijakan spesifik, tetapi mempertanyakan struktur birokrasi yang menjalankannya. Aksi bakar ban tersebut, meski eskalatif, dipandang sebagai bentuk keputusasaan atas ketidakmampuan birokrasi dalam merespons aspirasi rakyat secara substantif (rw/dnv).
