INDONESIAONLINE – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud memimpin rapat koordinasi lintas Komisi (Komisi II dan Komisi III) bersama Dishub, Biro Ekonomi, PT KMBS, Pelindo, INSA, KSOP, KUPP, hingga polsek kawasan pelabuhan di Kantor DPRD Kaltim.
Rapat tersebut digelar guna membahas strategi penguatan sektor maritim dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Timur.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara responsif, adaptif, dan akuntabel tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku.
Meski pengelolaan sungai dari Muara Berau, Muara Jawa, hingga Mahakam Ulu berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, daerah diyakini tetap memiliki ruang strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada. “Pemprov masih punya ruang memberi rekomendasi. Dan untuk ruang laut kita punya kewenangan sampai 12 mil, yang harus kita maksimalkan lewat RTRW/RZWP3K dan terhubung dengan OSS,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Jumat (02/10/2026).
Ia juga mendorong skema business to business (B2B) melalui perusda/BUMD, termasuk badan usaha pelabuhan (BUP). Selain itu, data valid mengenai jumlah kegiatan ship to ship (STS) transfer di Muara Berau dan Muara Jawa turut menjadi perhatian karena potensinya yang sangat besar bagi keuangan daerah.
“Alhamdulillah, semua pihak menyatakan siap mendukung dan bersinergi. Tinggal kita kawal bersama tindak lanjutnya, supaya hasilnya benar-benar kembali ke masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (ra/hel)
