INDONESIAONLINE – Masa depan PT Batu Wisata Resource (BWR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batu, kini di ujung tanduk. Perusahaan yang digadang-gadang sebagai penyumbang pundi-pundi kas daerah ini justru terus menuai kritik dan terancam dibubarkan.
Sikap keras untuk membubarkan PT BWR datang dari DPRD Kota Batu. Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023, Senin (3/6/2024), DPRD Kota Batu menyampaikan kritik keras terhadap kinerja BWR.
Kritik ini didasari oleh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan PT BWR.
DPRD mengapresiasi langkah Pemkot Batu dalam menindaklanjuti temuan BPK, seperti belum lengkapnya regulasi keuangan daerah, kekurangan volume pekerjaan, dan pengelolaan aset yang tidak sesuai aturan. Namun, mereka juga mendesak agar BPK segera menyusun rencana aksi yang konkrit dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lebih lanjut, DPRD merekomendasikan pembubaran BWR melalui pengadilan. Alasannya, BWR dinilai telah menjadi beban bagi Pemkot Batu dan masyarakat karena terus menerus bermasalah.
“Daripada menggantung lebih baik kita bubarkan. Karena nama PT BWR sudah menjadi pandangan buruk karena terus bermasalah, yang penting selanjutnya kita tata lagi,” ucap Ketua DPRD Kota Batu Asmadi.
Salah satu poin utama kritik DPRD adalah minimnya transparansi BWR, terutama terkait pengelolaan keuangan.
BPK menemukan bahwa PT BWR tidak melaporkan pengelolaan keuangannya kepada DPRD, sehingga dewan tidak dapat memantau dan mengawasi kinerjanya secara efektif.
Menanggapi kritik DPRD, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menyatakan bahwa penyelesaian BWR harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk menghindari masalah baru. Ia menekankan pentingnya pertimbangan hukum dan pertanggungjawaban dalam setiap keputusan yang diambil.
Paewai menjelaskan bahwa Pemkot Batu masih dalam proses pengkajian untuk menentukan langkah terbaik bagi BWR, apakah dibubarkan atau ditata ulang. Ia memastikan bahwa proses ini akan dilakukan dengan mengikuti semua aturan dan tahapan yang berlaku (pl/dnv).
