INDONESIAONLINE – Perburuan rekom dari partai politik (parpol) mulai menghangat di berbagai daerah Indonesia dalam menghadapi pilkada serentak 2024. Tak terkecuali di Kabupaten Jombang, di mana terdapat empat tokoh yang kini sedang berburu rekom parpol.
Yakni, Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 Sumrambah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jombang yang juga Kepala Desa Mojokrapak Warsubi, tokoh muda pesantren KH Zahrul Azhar (Gus Hans), dan mantan Ketua PCNU Jombang KH Salmanuddin Yazid (Gus Salman).
Keempat tokoh tersebut mendaftarkan diri sebagai Bacabup Jombang untuk Pilkada 2024 di Partai Demokrat.
“Empat orang ini semuanya bukan kader Partai Demokrat. Semuanya tokoh internal, tokoh masyarakat di Kabupaten Jombang,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Jombang Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot.
Gus Sentot mengatakan, semua pendaftar memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi Bacabup dari Partai Demokrat. Namun, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu hanya memiliki enam kursi atau 12 persen dari total 50 kursi DPRD Jombang.
Karena itu, Gus Sentot berharap tokoh yang mendaftar di Partai Demokrat juga bisa mengantongi rekomendasi dari parpol lain. Sehingga, tokoh yang dipilih Partai Demokrat bisa mendapatkan tiket untuk mendaftar di KPU sebagai kontestan Pilbup Jombang.
“Tidak mungkin lah kita memberikan rekomendasi kepada seseorang, sedangkan orang itu tidak mendapatkan rekomendasi dari partai lain. Jadi, bisa jadi penilaian adalah tokoh masyarakat yang sudah mengantongi rekomendasi dari partai lain. Sehingga untuk maju menjadi kontestan Pilkada tidak ada halangan,” ucapnya.
Selain Partai Demokrat, ada dua tokoh yang sama juga mendaftarkan diri ke PDI-P. Mereka adalah Sumrambah yang merupakan kader PDI-P dan Warsubi. Keduanya juga telah menyerahkan dokumen yang disyaratkan partai berlambang banteng moncong putih itu pada 9 Mei 2024.
“Nama-nama itu sudah kami kirim ke DPP melalui link. Nanti yang menentukan DPP, biasanya itu rekomendasi turunnya sepaket bupati dan wakilnya. Makanya nanti para calon ini akan dipanggil DPP untuk fit and proper test,” ucap Sekretaris DPC PDI-P Jombang Donny Anggun.
Berbeda dengan Partai Demokrat, PDI-P di Jombang memiliki privilege untuk mencalonkan sendiri calon bupatinya tanpa berkoalisi. Partai berlambang banteng moncong putih itu mempunyai 10 kursi atau 20 persen dari total 50 kursi di DPRD.
Kendati begitu, Donny menyebut akan tetap membuka peluang berkoalisi dengan partai lain. “Kita mencalonkan sendiri memang bisa. Akan tetapi kalau dapat pendukung banyak kan itu baik. Tetap kita merajut komunikasi dengan parpol lain, meski tidak secara resmi,” pungkasnya (ar/dnv).
